Mahasiswa Sukabumi Ungkap Ragam Masalah di Hari Tani Nasional

Mahasiswa Sukabumi Ungkap Ragam Masalah di Hari Tani Nasional

Siti Fatimah - detikJabar
Rabu, 28 Sep 2022 15:57 WIB
Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi.
Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi. (Foto: Siti Fatimah/detikJabar)
Sukabumi -

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2022 di Kabupaten Sukabumi diwarnai unjuk rasa. Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menuntut pemerintah mengentaskan konflik agraria.

Pantauan detikJabar di Jalan Suryakencana, Kota Sukabumi, massa yang didominasi berjas merah dan kemeja hijau giliran berorasi di depan Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi. Mereka juga membawa berbagai atribut spanduk bertuliskan 'Krisis Agraria', 'Gedung Ini Disegel! KBM Faderta UMMI Menggugat' hingga 'Petani Menangis'.

Aksi penyampaian orasi itu dilakukan secara bergilir oleh mahasiswa melalui mobil komando. Terlihat, polisi juga melakukan pengawalan ketat terhadap unjuk rasa itu. Beberapa kali, massa memaksa masuk dengan mendorong gerbang Kantor ATR/BPN, tapi dapat diatasi polisi.


Setelah berorasi di depan kantor ATR/BPN, massa melanjutkan perjalanan ke Tugu Adipura. Di sana mereka kembali berorasi dan menuntut kehadiran Kepala ATR/BPN dan Bupati Sukabumi. Massa juga sempat melakukan aksi bakar spanduk yang mereka bawa.

Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi.Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi. Foto: Siti Fatimah/detikJabar

Ketua Umum PC IMM Sukabumi Raya Yusuf Supardin mengatakan, tuntutan itu didasari atas luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi yang dinilainya belum menyejahterakan petani. Dia mengatakan, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa-Bali.

"Namun pada faktanya, ketimpangan hak atas tanah di Sukabumi sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkebunan di Sukabumi yang mencapai 63 perkebunan HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGP (Hak Guna Pakai)," katanya, Rabu (28/9/2022).

Dia menduga ada banyak perkebunan terindikasi sudah tidak aktif dan tidak beroperasi sesuai peruntukannya. "Seharusnya, Badan Pertanahan Nasional bisa mengeluarkan SK tanah terlantar pada perkebunan yang sudah tidak beroperasi dan mencabut izin HGU dan HGB-nya," ujarnya.

Tepat pada momentum Hari Tani Nasional ke 62 tahun ini, massa meminta pemerintah menjalankan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 Tahun 1960 da Perpres nomor 86 Tahun 2018. Dia juga menuntut, terkait penuntasan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Sukabumi serta selesaikan konflik agraria pasca redistribusi lahan tahun 2020 di wilayah Kecamatan Warungkiara.

"Segera keluarkan SK tanah terlantar terhadap perkebunan yang sudah terindikasi tidak beroperasi atau terlantar dan segera cabut izin HGU, HGB serta HGP di Kabupaten Sukabumi," timpalnya.

Bukan hanya itu, mereka juga mendasak agar Ketua GTRA Kabupaten Sukabumi yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Sukabumi untuk segera membuat tim khusus penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Sukabumi. "Kami juga mendesak ATR/BPN untuk segara menyelesaikan redistribusi 3 titik prioritas tora di Kabupaten Sukabumi," tegasnya.

Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi.Demo mahasiswa di Kantor ATR/BPN Sukabumi. Foto: Siti Fatimah/detikJabar

Respons ATR/BPN

Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso dan Kepala Seksi Penataan Hak Pertanahan dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Sukabumi, Jumalianto.

"Terkait aksi yang hari ini sudah berjalan di kantor kami pada dasanya kami menyikapi dengan positif. Ada beberapa hal yang dibicarakan terkait program strategis nasional di antaranya masalah PTSL, pengadaan tanah jalan tol ataupun redistribusi tanah yang merupakan bagian untuk kepentingan dari petani dan penggarap tanah," kata Mulyo.

Pihaknya mengakui, konflik reforma agraria ini merupakan permasalahan yang kompleks. Apalagi Kabupaten Sukabumi memiliki lahan terluas kedua di wilayah Jawa-Bali.

"Sebenarnya kemarin saya sudah bicara, reforma agraria ini bukan hanya membagi-bagikan tanah tetapi kami saat ini sedang menyelesaikan reforma agraria tentang PTSL partisipasi masyarakat sebesar 110 ribu bidang. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa, itu reforma, tahun 2022 sekarang," tambah Jumalianto.

Dia menyebut, reforma agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga mencakup sertifikasi nelayan, PTSL dan lain-lain.

"Tapi selama ini masyarakat mengira, yang namanya reforma itu bagi-bagi tanah. Maka saya selalu bilang bagaimana tanah itu dimanfaatkan bukan dimiliki. Koreksi-koreksi dari mahasiswa ini kami sangat mendukung karena mengingatkan kami tentang amanah UUPA tapi perlu disamakan persepsi kita saat ini sudah hampir se-Indonesia 65 persen bidang tanah di sertifikatkan," jelasnya.

Dia juga menyebut, sudah hampir 4 ribu hektare tanah sudah diredistribusi oleh ATR/BPN Kabupaten Sukabumi. Kemudian sekitar 13 ribu bidang sudah dibagikan kepada masyarakat.

"Titik tekannya bukan membagi-bagikaan tapi memanfaatkan peruntukan tanah, reforma agraria itu bagaimana memberikan kepastian aset kepada masyarakat, menata penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. Bukan setelah dibagi lalu dijual, sekarang banyak yang masuk ke tempat kami setelah dibagikan harus minta izin untik dijual," tegas Jumalianto.

(orb/orb)