.webp)
Pada usianya senjanya, Ubud (77) tampak masih memiliki energi besar ikut berdemo di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/9/2022).
Ubud dan puluhan petani dari Pangalengan, Kabupaten Bandung datang menuntut Gubernur Ridwan Kamil supaya memberikan kejelasan hak pengelolaan tanah untuk para petani di Pangalengan.
Ubud tak hanya menjadi peserta aksi saat tiba di Gedung Sate. Ia dengan berapi-api menyampaikan orasi di atas mobil komando, untuk mendesak Pemprov Jabar memberikan penguasaan penuh kepada petani atas lahan garapan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raut muka sama sekali tak menampakkan umurnya yang sudah senja. Ubud berulang kali berteriak secara lantang menyampaikan tuntutannya.
"Kembalikan hak atas tanah secara penuh kepada petani Pangalengan. Jangan sampai ada mafia, ada oknum preman yang mengganggu lahan garapan kita. Pemerintah harus turun tangan, karena lahan di sana itu punya negara," kata Ubud di atas mobil komando.
DetikJabar lalu menemui Ubud untuk berbincang mengenai tuntutan para petani Pangalengan. Ubud mengatakan, ia datang ke Gedung Sate untuk menuntut Pemprov Jabar supaya tegas memberikan kuasa penuh kepada petani atas hak pengelolaan lahan.
"Saya datang ke Gedung Sate mengusulkan tanah aset provinsi supaya digarap rakyat miskin. Saya minta perlindungan ke Bapak Gubernur jangan sampai diusik-usik tanahnya dan diganggu gugat. Harapan saya Gubernur mendukung rakyat miskin," ucapnya.
Ubud telah berprofesi sebagai petani di Pangalengan sejak 2002. Selama bertani, ia menggarap lahan pemerintah. Namun akhir-akhir ini, muncul masalah yang membuat Ubud dan para petani Pangalengan mulai was-was atas lahan garapan mereka.
Faktor utamanya yaitu karena lahan garapan Ubud beserta petani lain kerap dirampas paksa oleh oknum. Aksi itu bahkan kata Ubud, sampai berujung ke arah premanisme yang membuat para petani dilanda ketakutan.
"Preman datang mau ngambil tanah, itu mereka alasannya pakai SPPT. Padahal, nggak ada istilah lahan pemda di-SPPT-kan. Harapan saya Bapak Ridwan Kamil segera menyelesaikan persoalan rakyat miskin," tuturnya.
"Intinya, kami petani meminta ada kejelasan dan perlindungan untuk lahan garapan kami. Sampai sekarang petani sering was-was kalau menggarap lahan. Gubernur gimana penjelasannya untuk rakyat miskin menggarap tanah itu?" pungkasnya.
(ral/orb)
