Bantuan untuk Nelayan di Jabar Bakal Disalurkan Tunai

Bantuan untuk Nelayan di Jabar Bakal Disalurkan Tunai

Rifat Alhamidi - detikJabar
Selasa, 20 Sep 2022 14:37 WIB
Nelayan perahu kecil memilih melepas jangkar menambatkan perahu mereka di Dermaga Ujunggenteng pasca gelombang
Ilustras nelayan. (Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar)
Bandung -

Pemprov Jawa Barat menggodok aturan teknis penyaluran bantuan subsidi BBM yang akan disalurkan kepada nelayan. Meski belum ditetapkan berapa total jumlah penerimanya, bantuan ini dipastikan akan disalurkan tunai kepada nelayan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebut, bantuan nelayan disalurkan secara tunai lantaran mempertimbangkan kondisi di lapangan. Meski ada usulan bantuan itu dilakukan dengan cara pemberian kupon BBM, menurut Uu usul tersebut sulit direalisasikan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

"Bantuan untuk nelayan sudah diputuskan, kemarin angkanya Rp 500 ribu untuk 4 bulan. Akan diberi secara tunai per bulan untuk nelayan seperti biasa. Karena kalau voucher (kupon BBM) ribet seperti yang disampaikan tadi di rapat, makanya lebih baik dengan tunai," kata Uu di Gedung Sate, Selasa (20/9/2022).


Untuk diketahui, Pemprov Jabar menganggarkan dana Rp 50 miliar untuk anggaran BLT BBM yang bersumber dari APBD. Uu pun mengakui anggaran ini tidak akan mencukupi untuk mencukupi kebutuhan warga Jabar yang membutuhkan bantuan atas dampak kenaikan BBM.

"Kami yakin tidak akan mencukupi semua, tapi meminimalisir kelemahan seperti pembagian BLT yang lain," ungkapnya.

Selain itu, Uu juga heran penyaluran bantuan tersebut terkesan masih belum tepat sasaran. Ia menyebut, masih ada kalangan masyarakat dengan ekonomi berkecukupan, bahkan mewan, malah mendapat bantuan itu dibanding warga kurang mampu.

"Di masyarakat masih bingung saya, mereka yang punya mobil, yang punya sawah banyak, masih dapat uang (bantuan subsidi) BBM. Sementara yang membutuhkan tidak dapat," ucapnya.

"Maka saya minta pemerintah pusat untuk memvalidasi data yang di daerah sehingga ada unsur keadilan. Jangan sampai yang kaya dapat, sementara yang seharusnya dapat, karena tidak ada uang malah enggak dapat. Itu yang tidak kita inginkan, jadi harus ada evaluasi kembali," tambahnya.

Pemprov Jabar kata Uu, juga bakal melakukan pengawasan di daerah untuk memastikan penyaluran BLT BBM ini tepat sasaran. Ia memastikan tak boleh ada pemotongan, dan meminta warga agar melaporkannya ke pemerintah setempat jika menemukan perkara tersebut.

"Pemotongan itu enggak boleh, itu sudah menjadi ranah hukum, dan bukan menjadi kewenangan kami dalam hal itu. Kami juga akan awasi supaya lancar dan aman. Tetapi orang yang mendapatkannya itu belum memenuhi unsur keadilan," pungkasnya.

(ral/orb)