Disdik Jabar memutuskan untuk menghentikan sementara rapat-rapat komite sekolah yang membahas tentang uang sumbangan. Disdik menginstruksikan sekolah untuk memahami kembali peran komite agar tidak menimbulkan masalah.
"Saya instruksikan kepada KCD (Kantor Cabang Dinas Pendidikan) agar menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menghentikan dulu rapat komite. Ini biar nggak gagal paham dan bisa dipahami peran komite tersebut," kata Kadisdik Jabar Dedi Supandi dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).
Dedi menyebut peran komite sekolah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar. Dalam Bab II regulasinya, disebutkan penggalangan dana sumbangan dari orang tua siswa wajib dilakukan secara musyawarah.
"Apabila penggalangan dana dilaksanakan kepada orang tua peserta didik maka wajib dilaksanakan musyawarah dan permufakatan, sehingga terhindarkan dari praktik yang terkesan menjadi seperti pungutan atau iuran," ucapnya.
Kemudian dalam pelaksanaannya, besaran sumbangan tidak ditetapkan sebagai kewajiban untuk para orang tua siswa. Sebab menurutnya, mesti ada pilihan nominal sumbangan yang disesuai dengan kemampuan ekonomi para orang tua siswa tersebut.
"Sekolah terlebih dahulu menyusun RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah) yang ditandatangani oleh kepala sekolah, komite dan KCD. Nanti akan memuat besaran sumbangannya. Besaran sumbangan pun tidak ditetapkan besaran yang bersifat fix, karena pilihan sesuai kemampuan, dan warga miskin wajib dibebaskan," tuturnya.
"Kemudian dalam penyampaiannya, ini harus kreatif dan inovatif dan mengacu pada kelayakan etika, kesantunan serta sesuai dengan peraturan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah orang tua siswa di SMAN 24 Bandung mengeluhkan perlakuan dari komite sekolah saat diminta membayar uang sumbangan. Para orang tua ini merasa dipermalukan bahkan dibentak dengan nada kasar saat mencoba mempertanyakan transparansi penggunaan uang sumbangan sekolah.
(ral/mso)
