.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Sosial meluncurkan program bantuan sosial (bansos) di Gedung SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Soreang, Kabupaten Bandung. Selain itu dibuka juga layanan pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTP) secara online.
Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap pelayanan SKTM online dapat mempermudah masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengurus SKTM di Dinas Sosial, karena sudah bisa dilayani melalui masing-masing desa dan kelurahan.
"Cukup dibantu melalui desa masing-masing di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung. Nantinya ada petugas di desa maupun kelurahan yang pada akhirnya tidak ada keterlambatan dalam pelayanan, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah-langkah cepat atau suatu rencana, di antaranya untuk berobat," tutur Dadang dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dadang atau yang akrab disapa Kang DS ini menilai SKTM dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang belum mempunyai KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS.
"Terutama warga masyarakat yang tergolong lemah, sehingga kita di sini menyediakan SKTM online," katanya.
Di samping itu, pihaknya juga memberikan bantuan sosial kepada sejumlah penerima manfaat. Mulai dari korban kebakaran, kelompok usaha bersama, Kartu Indonesia Sehat (KIS), insentif untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), insentif untuk koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta hibah untuk karang taruna Kabupaten Bandung. Adapun bantuan diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, guna menjaga hal-hal yang tidak diharapkan.
"Dasarnya adalah mulai dari musrenbang, dan juga dari beberapa e-pokir dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang pada akhirnya menjadikan sebuah bantuan secara langsung diberikan semua melalui rekening masing-masing, dan tidak berupa tunai," tuturnya.
Menyikapi kondisi inflasi, Kang DS mengatakan Pemkab Bandung telah menyiapkan sejumlah program yang diperuntukkan bagi masyarakat. Salah satunya kelompok usaha bersama (Kube).
"Dan ada beberapa pegiat sosial di lapangan, baik PKH desa, PKH kecamatan, dan juga PSM, Puskesos, juga kita berikan perhatian berupa bantuan insentif. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendata dan nanti tidak ada lagi kesalahan," katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sistem dashboard untuk memantau jumlah masyarakat miskin di masing-masing desa di Kabupaten Bandung.
"Melalui dashboard Ini kita bisa melihat secara lengkap. Insyaallah akan selesai akhir Desember 2022. Saya berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan sosial, tidak ada lagi salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial," jelasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia sudah berjalan pasca kenaikan harga BBM.
"Tentu, kami sifatnya pemantauan. Untuk bisa melancarkan program tersebut dari Presiden. Tapi dalam hal pendataan dan pengawalan dari Puskesos, dan yang lainnya mengawal. Saya sudah instruksikan kepada para camat untuk bisa mensukseskan program-program dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga APBD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya sesuai dengan peruntukan dan tidak salah sasaran," katanya.
Ia juga menjelaskan Pemkab Bandung sedang mendata jumlah penerima bantuan. Diketahui saat ini terdapat 130.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Saat ini memang kami lagi mendata, berapa sebenarnya yang harus mendapatkan bantuan. Tapi karena program ini sudah dikelola, dan semuanya sudah terdata, kami hanya pengawasan karena masing-masing program ada petugas yang ditugaskan tentunya untuk bisa memberikan informasi seakurat mungkin," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Indra Respati mengatakan Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya membantu dalam kesejahteraan sosial.
"Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan," katanya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan kesejahteraan sosial, kata Indra, maka Dinas Sosial me-launching bantuan sosial dan pelayanan SKTM online untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dikatakan Indra, pihaknya telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa bantuan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, jenis warungan, olahan pangan, ternak domba, usaha dagang beras, mesin jahit, serta bantuan lainnya yang diserahkan kepada masyarakat. Adapun sumber bantuan tersebut yaitu dari dana APBD Tahun 2022.
(ega/ega)
