.webp)
Usai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bupati Bandung HM Dadang Supriatna memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi dan kondisi lingkungan tetap aman, nyaman dan tertib.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung juga melakukan sejumlah langkah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Utamanya di tengah kondisi perekonomian global yang tengah bergejolak imbas perang antara Ukraina dan Rusia.
"Saat sekarang perekonomian dunia kurang membaik, apalagi dengan adanya perang antara negara Ukraina dan Rusia, yang pada akhirnya berdampak secara menyeluruh," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai apel pagi di awal bulan September 2022 untuk para ASN di Lapangan Upakarti Soreang hari ini, Dadang atau yang akrab disapa Kang DS menilai kondisi inflasi di Indonesia terbilang cukup terkendali. Meski begitu, dirinya tetap mengimbau masyarakat untuk berhemat. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan di rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
"Negara kita inflasinya relatif aman dan terkendali, karena masih di bawah 10 persen. Dalam upaya pemulihan dan pencegahan, kita dorong dan diimbau kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami dengan tanaman kebutuhan pangan sehari-hari, dengan tujuan agar kebutuhan pangan bisa didapatkan dengan mudah," ujarnya.
Kang DS juga mengingatkan kepada masyarakat maupun pihak lainnya untuk selalu hemat energi. "Jika listrik tak dipakai, lebih baik dimatikan, Ini salah satu upaya penghematan energi," ujarnya.
Di samping itu, kata dia, Pemkab Bandung juga akan segera mengumpulkan PSM (Penggiat Sosial Masyarakat), maupun Puskesos untuk bisa mendata keluarga miskin. Hal ini untuk mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu.
"Supaya dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berasal dari Presiden itu bisa disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan titik fokusnya yang jelas dan termasuk mendata tenaga kerja," katanya.
"Tapi yang lagi saya pikirkan itu, bagaimana warga yang menganggur ini harus ada solusi, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung harus membuat suatu pendataan secara keseluruhan, sehingga bisa diambil langkah apa yang harus dilakukan," tuturnya.
(akn/ega)
