Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN: Kita Gebuk!

Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN: Kita Gebuk!

Yuga Hassani - detikJabar
Kamis, 08 Sep 2022 18:12 WIB
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (Foto: Yuga Hassani/detikJabar).
Kabupaten Bandung -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan akan memberantas mafia tanah di wilayah Indonesia. Dia tidak akan segan-segan menindak para mafia tanah.

"Itu (brantas mafia tanah) adalah satu tujuan yang terus kita akan tindak lanjuti. Kalau memang terbukti dengan data-data yuridis, dengan data-data otentik di lapangan sebagai mafia tanah," ujar Hadi setelah pembagian sertifikat tanah, di Gedung Indoor, Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (8/9/2022).

Dia menyatakan akan menindak para mafia tanah. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.


"Tidak segan-segan, kita pidanakan, kita gebuk, sesuai dengan perintah bapak Presiden (Jokowi)," katanya.

Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak terlibat dalam pelaksanaan penertiban mafia tanah.

"Semua harus terlibat (brantas mafia tanah)," jelasnya.

Sebelum dia menyerahkan sekitar 2.500 sertifikat tanah warga Jawa Barat. Hadi mengaku telah melakukan pengecekan terhadap Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat di Kota Bandung.

"Yang pertama saya ingin lihat bagaimana pelayanan kepada masyarakat, apakah pelayanan Sabtu Minggu sudah optimal. Yang kedua pelayanan PTSL apakah sudah sesuai dengan SOP. Pelayanan rutin kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan SOP," ucapnya.

Dia meminta Kantah dan Kanwil Jawa Barat bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan terkait dengan LSD (Lahan sawah dilindungi).

"Koordinasikan ketat dengan kementerian, kemudian lihat di lapangan, selesaikan agar pembangunan tidak terhambat," kata Hadi.

Pihaknya juga meminta Kantah dan Kanwil melakukan monitoring lokasi prioritas reforma agraria. Pasalnya saat ini masyarakat menunggu hal tersebut untuk direvisi.

"Karena masyarakat menunggu untuk direvisi, masyarakat menunggu objektoral yang akan direvisi, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan perekonomiannya dengan baik karena memiliki kepastian hukum yang jelas, dan tentunya rasa keadilan," ujarnya.

(mso/mso)