Menteri ATR/BPN Hadi Pastikan Layanan Pengukuran Tanah Gratis!

Menteri ATR/BPN Hadi Pastikan Layanan Pengukuran Tanah Gratis!

Sudirman Wamad - detikJabar
Kamis, 08 Sep 2022 13:36 WIB
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (Foto: Sudirman Wamad/detikJabar)
Bandung -

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan siap menggebuk mafia tanah. Hadi memastikan segala pelayanan terkait pengukuran tanah tak ada pungutan sepersen pun.

"Tidak ada yang melakukan kegiatan pungutan kepada pengembang atau masyarakat, apabila melakukan pengukuran," kata Hadi kepada awak media di kantor BPN Kota Bandung, Kamis (8/9/2022).



Hadi menegaskan pungutan sejumlah uang saat pengukuran tanah merupakan bagian dari mafia tanah. Ia secara tegas melawan mafia tanah yang melakukan pungutan kepada masyarakat dan pengembang.

"Misal, saya minta satu meternya Rp 1.000 dan lain sebagainya, itu tidak ada. Karena itu bagian dari mafia tanah menurut saya," ucap Hadi.

Hadi meminta agar tak ada yang melakukan pungutan mengenai pelayanan, baik soal sertifikat tanah, program lahan sawah dilindungi (LSD) hingga reforma agraria. Hadi mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah.

"Saya titip tidak ada yang bermain-main. Kalau ada yang bermain-main, saya anggap bagian dari mafia tanah, dan saya gebuk," kata Hadi.


Hadi mengatakan kantor pertanahan sejatinya akan memberikan bantuan tentang program LSD. Ketetapan luasan LSD itu telah diterbitkan melalui keputusan Menteri ATR/BPN tahun lalu. Hadi menilai LSD ini rawan dimainkan oleh mafia tanah.

"LSD itu masuk dalam RTRW, bahwa wilayah yang kategori kuning dan berubah hijau. Dan, berakibat langsung pada pengembang maupun masyarakat. Oleh sebab itu, saya tekankan untuk terus berkoordinasi dengan kantor pusat dan masyarakat tentang lahan sawah dilindungi," kata Hadi.

(sud/yum)