Mahfud Md Jamin Pemerintah Tak Tutup Kritik soal RKUHP

Mahfud Md Jamin Pemerintah Tak Tutup Kritik soal RKUHP

Rifat Alhamidi - detikJabar
Rabu, 07 Sep 2022 11:46 WIB
Mahfud MD saat hadir di diskusi RKUHP di Kota Bandung, Jawa Barat.
Mahfud Md saat hadir di diskusi RKUHP di Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: Rifat Alhamidi / detikJabar)
Bandung -

Diskusi tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md turut hadir dan memastikan pemerintah membuka ruang kritik kepada publik atas rencana perubahan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda tersebut.

Mahfud mengatakan, Indonesia sudah 77 tahun menggunakan produk hukum peninggalan kolonial. Perubahan KUHP pun menurutnya harus segera dilakukan karena situasi sosial, budaya hingga perpolitikan di Indonesia sudah berubah pascakemerdekaan.

"Ini hukum pidana material yang sudah 77 tahun kita tunggui, dan kalau ibarat masakan sudah hampir matang tinggal didiskusikan melalui dialog-dialog seperti ini. Jadi diharapkan mendapatkan dukungan masyarakat untuk menyebarluaskan bahwa kita sudah 77 tahun menunggu dan 59 tahun berdiskusi (tentang RKUHP)," kata Mahfud di Bandung, Rabu (7/9/2022).


Mahfud menyebut, pembahasan RKUHP tidak perlu menunggu semua pihak sepakat. Sebab menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang membahas segala sesuatunya dengan cara dirembuk, lalu diputuskan atas kesepakatan banyak orang.

"Kalau nunggu semuanya sepakat itu bukan negara demokrasi namanya, tapi negara totaliter. Ini kan kalau demokrasi dirembuk, lalu yang paling rasional, paling didukung orang banyak, lalu diputuskan MPR, itulah hukum. Resultantenya itu ada di DPR," ungkapnya.

Mahfud tak menampik banyak pihak yang menyorot bahkan menentang RKUHP disahkan. Namun ia menjamin, pemerintah membuka ruang kritik untuk publik supaya RKUHP tersebut segera disahkan untuk mengganti produk hukum zaman kolonial.

"Iya dong harus diselesaikan. Makannya percikan-percikan itu ditampung lalu nanti didiskusikan di DPR. Kalau masih enggak puas juga masih ada mahkamah konstitusi, kalau masih enggak puas juga sesudah jalan masih ada legislatif review, masih banyak jalan. Namanya negara demokrasi. Tapi harus segera diputuskan (RKUHP)," katanya.

Saat ini menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo sudah meminta draf RKUHP didiskusikan dengan elemen masyarakat. Meski telah menunggu selama puluhan tahun, pemerintah ingin memastikan KUHP baru tersebut tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

"Karena presiden meminta agar didiskusikan lagi sampai masyarakat lebih banyak yang paham. Nah ini sudah rata ratusan kali kita punya daftarnya diskusinya, jadi bukan puluhan tapi ratusan kali. Dari tahun 63, semua ada catatannya," katanya.

(ral/iqk)