Pemerintah Salurkan BLT BBM, Dinsos Bandung: Sabar Sedang Proses

Pemerintah menerbitkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terkait subsidi kenaikan BBM. Nominalnya sebesar Rp 600 ribu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Soni Bakhtiyar mengatakan pemkot bakal berkoordinasi dengan PT Pos, pihak kecamatan hingga kelurahan terkait penyaluran BLT BBM.

"Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya," kata Soni dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/9/2022).

Soni mengatakan ada sebanyak 69 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandung yang menerima BLT BBM. Pihaknya mengaku masih memverifikasi dan validasi data KPM.

"Saat ini, masih dalam tahap verifikasi dan validasi data karena tiap hari ada penambahan. Data dari provinsi dan PT Pos sedang kita cek," ucap Soni.

Lebih lanjut, Soni menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan dalam dua kali, masing-masing Rp 300 ribu. Bantuan bakal disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial.

Sekadar diketahui, masyarakat dapat mengecek bantuan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Bagi warga yang tidak bisa mengambil secara langsung khusus disabilitas, jompo dan sakit keras kita lakukan on site," ungkap Soni.

Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu proses validasi data. Karena pada dasarnya Pemkot Bandung sudah siap hanya tinggal menunggu hasil verifikasi dan validasi.

"Kita sudah siap, kami minta masyarakat dapat bersabar, proses sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengingatkan proses penyaluran nanti agar memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Uang BLT BBM boleh digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna mengatakan Pemkot Bandung harus segera melakukan verifikasi data terkait penerima bansos BBM. Aries tak ingin penyaluran bansos itu tak tepat sasaran.

"Jadi upaya dari pemerintah pusat itu harus direspons cepat oleh pemkot. Harus segera memverifikasi dan validasi lagi datanya, data masyarakat kurang mampu," kata Aries kepada detikJabar, Senin (5/9/222).

Aries tak menampik pandemi membuat warga tak mampu bertambah. Kondisi demikian harus juga mendapat perhatian pemkot. Ia meminta pemkot memverifikasi ulang.

"Kunci agar penyaluran bansos itu tepat sasaran adalah datanya harus valid. Kalau data valid, bantuan apapun tepat sasaran," ucap politikus PDI Perjuangan itu.