.webp)
Pembahasan tentang penanganan Kawasan Cekungan Bandung kembali bergulir. Kawasan yang masuk kawasan strategis nasional (KSN) sejak 2018 itu masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk dibenahi demi menjaga kelestarian alam di wilayah Bandung Raya.
Dalam keterangannya, Plt Kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan (BPKP) Cekungan Bandung Taufiq Budi Santoso membeberkan, terdapat sejumlah permasalahan yang mesti segera disikapi mengenai penanganan kawasan tersebut.
Dari mulai aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan, hingga alih fungsi lahan yang berakibat pada meningkatnya bencana seperti banjir dan longsor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kinerja fungsi pengendalian pemanfaatan ruang di daerah yang tidak optimal disebabkan banyak kendala, sehingga tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung belum tercapai. Maka penting adanya kolaborasi antar wilayah," katanya saat berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Balai Kota, Rabu (24/8/2022).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya turut memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk kepala daerah di kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Di antaranya, fokus terhadap penataan ruang yang menjadi masalah krusial di kawasan perkotaan.
"Masalah yang dominan terjadi di kawasan perkotaan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang," tutur pria yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat tersebut.
Taufiq mengatakan, BPKP sedang menggarap 479 program yang telah ditetapkan sejak 2018. Namun, progres pelaksanaannya masih di bawah 40 persen.
"Ini menjadi tantangan. Dalam waktu dekat, BPKP sedang menggarap Bus Rapid Transit, kemudian perkeretaapian di kawasan perkotaan Cekungan Bandung, lalu ada PAM Sinumbra dan beberapa infrastruktur lainnya," tuturnya.
Koordinasi ini juga bagian tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya BPKP dengan Pemkot Bandung. BPKP dan pemkot pun sepakat menandatangani komitmen bersama dengan penataan kawasan Cekungan Bandung dengan fokus 4 isu utama yaitu pengelolaan tata ruang, sumber daya air, transportasi dan persampahan.
"Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menerapkan lima metode pelaksanaan. Di antaranya fasilitasi untuk optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan, akselerasi dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan, membantu memecahkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan," paparnya.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pemkot mendukung rencana BPKP dalam penanganan masalah di kawasan Cekungan Bandung. Sebab, sebagai kota inti dari penanganan kawasan itu, pemkot berharap ada integrasi yang dilakukan supaya keempat isu utama tersebut bisa ditangani.
"Kita konsentrasi keempat bidang tersebut, kita bisa berprogress untuk bisa melakukan percepatan berbagai program yang telah disampaikan BPKP," kata Yana.
Ia berharap integrasi yang akan dilakukan berjalan lancar mulai dari tata ruang, transportasi, sumber daya air dan persampahan. "Transportasi lintas wilayah, pengelolaan air lintas wilayah, dan lainnya. Kita integrasikan sehingga jelas nanti siapa berbuat apa nya," pungkasnya.
(ral/yum)
