Petani Tuntut Ganti Rugi Lahan Terimbas Cisumdawu, Ini Kata BPN

Nur Azis - detikJabar
Jumat, 19 Agu 2022 19:49 WIB
Aksi mogok makan akibat imbas pembangunan Tol Cisumdawu.
Aksi mogok makan petani akibat imbas pembangunan Tol Cisumdawu di lahan negara, Kabupaten Sumedang. (Foto: Nur Azis/detikJabar)
Sumedang -

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan jawaban atas aksi para petani penggarap lahan negara di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dimana sebelumnya, para petani tersebut menuntut ganti rugi lahan garapannya akibat terkena tol Cisumdawu.

Kepala Kantor ATR/BPN Sumedang, Iim Rohiman menjelaskan, pihaknya pernah menerima surat dari 96 petani penggarap di Jatinangor perihal soal ganti rugi akibat terkena tol Cisumdawu. Surat tersebut tertanggal 12 Januari 2022.

Menindak lanjuti adanya surat itu, sambung Iim, pihaknya kemudian mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tertanggal 21 Maret 2022. Hal itu lantaran lahan garapannya berada di atas lahan miliknya IPDN berdasarkan data yuridis BPN.


"Kemudian kami bersurat ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini IPDN karena untuk lahan di area Cilayung, Cileles, Cibeusi yang para petani garap berada di area IPDN," terang Iim Kamis (18/8/2022) sore.

BPN lantas menerima surat jawaban dari IPDN tertanggal 30 Maret 2022. Dalam surat itu disebutkan bahwa kaitannya dengan Surat Rekomendasi Nomor 060 tertanggal 15 November 2021 terkait soal ganti rugi adalah tidak sah.

"Pihak IPDN menyebut bahwa surat itu ditandatangani oleh staf yang tidak berkewenangan memberikan rekomendasi," terang Iim.

Atas dasar itu, sambung Iim, pihaknya pun menarik kembali terkait berkas permohonan ganti rugi. Sebab, ganti rugi tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan dari pemilik lahan.

"Karena ganti rugi tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan dari pemilik lahan dalam hal ini IPDN yang dalam pembangunan tol Cisumdawu sesungguhnya lahan IPDN yang menjadi terkurangi," paparnya.

Selain itu berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Iim, para petani penggarap sebelumnya pernah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan IPDN.

"Dalam PKS tersebut disebutkan bahwa para penggarap akan mengembalikan lahan garapannya jika diperlukan oleh pihak IPDN," ujarnya.

Iim menambahkan, verifikasi lapangan dengan melibatkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dari Kejaksaan Negeri pun pernah dilaksanakan pada sekitar tahun 2014 atau 2018. Dengan hasil, ganti rugi tidak bisa diberikan kepada para penggarap.

"Alasannya, karena mereka semua sudah mendapatkan manfaat dari tanah itu sehingga tidak bisa diberikan ganti rugi," paparnya.

Berita sebelumnya, Puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar aksi mogok makan pada Senin (15/8/2022). Hal itu disebabkan lahan garapan mereka terkena imbas pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi -Sumedang-Dawuan).

Informasi dihimpun detikjabar, warga yang menggelar aksi tersebut berjumlah sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari sekitar 300 orang warga dari Desa Cilayung, Cibeusi, dan Cileles yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu. Sedangkan aksi dilakukan di Desa Cilayung, salah satu area pembangunan Tol Cisumdawu.

(yum/yum)