Puluhan Warga Sumedang Mogok Makan Imbas Terdampak Tol Cisumdawu

Nur Azis - detikJabar
Senin, 15 Agu 2022 17:26 WIB
Aksi mogok makan akibat imbas pembangunan Tol Cisumdawu.
Aksi mogok makan akibat imbas pembangunan Tol Cisumdawu. (Foto: Nur Azis/detikJabar)
Sumedang -

Puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar aksi mogok makan pada Senin (15/8/2022). Hal itu disebabkan lahan garapan mereka terkena imbas pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi -Sumedang-Dawuan).

Informasi dihimpun detikjabar, warga yang menggelar aksi tersebut berjumlah sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari sekitar 300 orang warga dari Desa Cilayung, Cibeusi, dan Cileles yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu. Sedangkan aksi dilakukan di Desa Cilayung, salah satu area pembangunan Tol Cisumdawu.

Meski lahan garapan tersebut bukan lahan milik warga, namun mereka mengaku sudah mengelola lahan garapannya selama puluhan tahun. Selain itu, di sana telah menjadi bagian sumber mata pencaharian warga selama ini dengan berkebun.


Salah seorang warga, Jungan Durahman menjelaskan, lahan yang digarapnya merupakan lahan garapan yang telah dikelola turun-tuemurun.

"Lahan ini sudah digarap oleh tiga generasi dari mulai nenek saya, dari zaman menanam teh dan karet, sampai sekarang ditanami sejenis tanaman palawija ," ungkapnya kepada detikjabar di lokasi.

Jungan menyebut, luas lahan garapan miliknya ada sekitar 1.400 meter persegi. Akibat terkena imbas pembangunan Tol Cisumdawu, ia kini harus kehilangan mata pencahariannya.

"Dulu saya nanam singkong dan jagung, namun tiba-tiba tidak ada gantinya (saat terkena imbas Tol Cisundawu). Saya pun kehilangan lahan garapan, akhirnya hilang mata pencaharian saya," terangnya.

Ia pun menuntut ganti rugi berupa uang kerohiman atau menggantinya dengan lahan garapan yang baru. Pasalnya, warga selama ini belum menerima ganti rugi atas lahan yang telah dikelolanya tersebut.

"Kita mah minta ganti rugi, uang kerohiman lah atau minta lahan garapan yang baru," terangnya.

Sementara itu, penerima kuasa dari para penggarap dan juga penerima kuasa atas alas hak dari ahli waris Raden Arif Wiranatakusumah, yakni M. Taher Derlen menjelaskan, pihaknya selaku pemilik surat verponding atas lahan yang digarap warga, sebelumnya tidak memiliki persoalan dengan warga atas lahan garapannya tersebut.

Persoalan muncul, sambung dia, setelah adanya penggusuran dalam proyek tol Cisumdawu. "Masalahnya karena dalam penggusuran tersebut, tidak ada ganti rugi terhadap pihak penggarap dan juga tidak pernah ada pembayaran kepada kepada pihak pemilik alas hak," terangnya.

Taher menuntut kepada pemerintah dan pihak terkait membayar ganti rugi, baik kepada warga sebagai penggarap, juga kepada pemilik alas hak lahan yang digarap warga.

"Negara lebih tahu dan lebih memahami haknya para penggarap dan hak pemilik surat alas hak berapa yang harus dibayar, kan ada appraisal independen, harus dibayar, sepanjang tidak dibayar selama itu pula kami akan berjuang," paparnya.

Aksi mogok makan serta tutup mulut itu, rencananya akan dilakukan selama 3 hari sampai permohonan mereka terkabul. Jika tidak digubris, mereka berencana akan melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

"Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan longmarch ke Jakarta untuk menemui Pak Jokowi," ucapnya.

Satuan Kerja Tol (Satkertol) Cisumdawu Seksi I, Erwin mengaku telah mengetahui terkait aksi tersebut. Kendati demikian, ia tidak dapat memberikan tanggapan banyak lantaran soal pembebasan lahan itu berbeda untuk satuan kerjanya.

"Pertama kami ini satuan kerja pelaksanaan kontruksi, jadi permasalahan lahan ini berbeda Satker," terangnya saat dihubungi detikjabar.

Erwin menjelaskan, pihak yang berwenang atas persoalan tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional, lalu pihak pemilik tanah, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pembayar atau Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

"Saya dapat informasi di surat 6 April 2022 untuk permohonan ganti ruginya malah sudah dijawab oleh pihak BPN, bisa dikonfirmasi ke BPN," terangnya.

(orb/orb)