.webp)
Selain dirundung krisis keuangan hingga terancam bangkrut, pihak RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya resah akibat pembangunan lanjutan gedung poliklinik mangkrak. Itu karena usulan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan gedung dua lantai itu pada APBD Jabar 2023 ditolak Pemprov Jabar.
"Pembangunan gedung poliklinik terancam mangkrak, karena pengajuan agar masuk di APBD Pemprov Jabar tahun 2023, ditolak. Konon karena dianggap bukan prioritas," ujar Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Undang Sudrajat, Senin (15/8/2022).
Undang menjelaskan pada 2021 Pemprov Jawa Barat menganggarkan sekitar Rp 30 miliar untuk pembangunan poliklinik. Namun anggaran itu dialihkan atau refocusing sehingga hanya tersisa sekitar Rp 13 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil pembangunan Rp 13 miliar itu hanya cukup untuk membangun rangka bangunan dua lantai. Jadi kalau sampai tidak dilanjutkan, ya mangkrak," kata Undang.
Sejak pembangunan dilaksanakan hingga kini, pelayanan poliklinik RSUD dr Soekardjo dilakukan di ruangan darurat.
"Padahal ini rumah sakit tipe B yang merupakan fasilitas layanan kesehatan rujukan di Priangan Timur. Tapi tak punya poliklinik. Layanan poliklinik di ruang-ruang darurat, pasien mengantri di lorong-lorong sempit," kata Undang.
Sebelumnya pihak RSUD, kata Undang, mengaku optimistis pembangunan akan berlanjut karena sempat didatangi langsung Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
"Sempat tenang karena ditinjau Pak Wagub. Ketika itu beliau juga janji akan memprioritaskan pembangunan lanjutan poliklinik. Tapi ternyata tidak terealisasi," ucap Undang.
Dia mengaku heran jika lanjutan pembangunan gedung poli klinik dianggap bukan prioritas. Sehingga tak masuk pada rencana pembangunan tahun 2023 mendatang.
"Kami tak yakin jika pembangunan poliklinik dianggap bukan prioritas, apalagi ini sifatnya lanjutan akibat refocusing," ujar Undang.
Wali Kota Tasikmalaya M Yusuf membenarkan penganggaran pembangunan lanjutan gedung pol klinik RSUD dr Soekardjo belum disetujui Pemprov Jawa Barat. Pihaknya mengaku akan segera mengirim surat kepada Gubernur terkait hal tersebut. "Kami coba mengirim surat kepada Pak Gubernur," ungkap Yusuf.
Pemkot Tasikmalaya, kata dia mengajukan anggaran Rp 23 miliar untuk menyelesaikan pembangunan poli klinik RSUD dr Soekardjo tersebut. "Pembangunan fasilitas kesehatan tentu memiliki urgensi yang tinggi dan merupakan prioritas. Harapan kami jangan sampai mangkrak," kata Yusuf.
Sementara itu pelayanan RSUD dr Soekardjo juga dikeluhkan pasien yang berobat jalan atau ke poliklinik. Hal itu dipicu belum selesainya pembangunan gedung poliklinik RSUD dr Soekardjo.
Pelayanan pasien poliklinik dilakukan di ruangan-ruangan sementara. Sementara antrean pasien terjadi di lorong sempit diantara bangunan yang belum selesai.
"Ya tidak nyaman, tapi mau bagaimana kan butuh berobat. Kalau ke praktek dokter kan mahal, kalau di sini bisa pakai BPJS, gratis," kata Euis, warga Kecamatan Indihiang.*
(orb/orb)
