Cerobong Asap Pabrik Buruk Diduga Penyebab 'Hujan' Abu di KBB

Whisnu Pradana - detikJabar
Kamis, 11 Agu 2022 14:25 WIB
Hujan abu di Bandung Barat
Foto: Hujan abu di Bandung Barat (Whisnu Pradana/detikJabar).
Bandung Barat -

'Hujan' abu berwarna hitam pekat yang mengotori permukiman warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, diduga limbah batubara terjadi karena cerobong yang tak sesuai spesifikasi.

Hal itu sesuai dengan hasil verifikasi lapangan tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB menindaklanjuti aduan masyarakat yang terdampak pencemaran dari pabrik peleburan logam di Kampung Cibingbin, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, KBB.

"Katanya masih dalam rangka ujicoba tapi sudah kami arahkan kalau nanti membangun cerobong yang baru, harus melibatkan ahli yang kompeten untuk perencanaan," ujar Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penaatan Hukum Lingkungan pada DLH KBB, Rudi Sutendi kepada detikJabar, Kamis (11/8/2022).


Namun pihaknya belum melakukan uji baku mutu emisi gas buang cerobong asap tersebut. Termasuk dengan pengujian udara ambien di lingkungan pabrik dan permukiman warga yang terdampak.

"Nah nanti yang diuji itu emisi dari cerobong asapnya aman atau nggak. Nanti lab yang bisa menjawab semua. Karena keluhan warga juga dibuktikan dengan baku mutu itu," tutur Rudi.

Aktivis Lingkungan KBB Rosadi juga mensinyalir jika cerobong asap yang digunakan oleh pabrik peleburan logam itu tidak memakai filter karena abu batubara yang dikeluarkan cerobong asap itu berterbangan mengotori permukiman hingga membahayakan warga.

"Seharusnya ada filter abu yang dikeluarkan dari cerobong. Jadi abu yang dikeluarkan sesuai baku mutu yang ditentukan pemerintah," ujar Rosadi.

Kondisi itu juga, kata Rosadi, seolah menunjukkan jika konstruksi dan spesifikasi dari cerobong yang ada di pabrik tersebut tidak sesuai dan jauh dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

"Seharusnya mereka patuhi itu (ketentuan) jika ingin produksi. Tapi karena ini tidak dipatuhi akhirnya limbah batubaranya berterbangan dan masuk ke rumah, nempel di jemuran," tutur Rosadi.

Melihat dampak buruk bagi kesehatan seperti mengalami gangguan pernapasan yang dialami warga, Rosadi mengatakan pabrik itu melanggar Undang-undang nomor 32 pasal 75 dan 65 tentang peran serta masyarakat.

"Jadi masyarakat berhak mengajukan keberatan apabila aktivitasnya (pabrik peleburan logam) mengganggu lingkungan," ucap Rosadi.

(mso/mso)