Ortu Murid Waswas Sekolah di KBB Disegel Lagi Ahli Waris

Whisnu Pradana - detikJabar
Rabu, 10 Agu 2022 19:42 WIB
Akses ke ruang kelas SD Bunisari, KBB, Ditutup Ahli Waris
Akses ke ruang kelas SD Bunisari, KBB, Ditutup Ahli Waris (Foto: Whisnu Pradana/detikJabar )
Bandung -

Kegiatan Pembelajaran di SD Negeri Bunisari, Kabupaten Bandung Barat, sempat lumpuh akibat adanya penyegelan sejumlah ruangan kelas di sekolah tersebut.

Akses menuju ruangan kelas sekolah yang ada di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, KBB itu dipagar dan dilas oleh ahli waris Nana Rumantana yang mengklaim sebagai pemilik lahan, pada Senin (8/8/2022) pagi.

Lahan yang dipermasalahkan status kepemilikannya oleh ahli waris di atasnya berdiri ruang kelas yang dipergunakan belajar oleh siswa kelas 1 (A, B, C), kelas 2 (A, B, C), dan kelas 4 (A, B, C) dengan total ruangan 9 kelas.


Orangtua siswa, Amelinda (31) mengaku ia amat dirugikan dengan aksi penyegelan dan penutupan akses ke ruang kelas tempat anaknya belajar beberapa waktu lalu.

"Tentu sangat merugikan, karena kan kita (orangtua) niatnya antar anak belajar, dengan adanya penyegelan ini kan merugikan pastinya," kata Amelinda kepada detikJabar.

Ia sempat berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait kejadian tersebut. Menurutnya mesti segera ada penyelesaian mengenai permasalahan lahan itu agar anak bisa belajar dengan tenang.

"Kalau sama sekolah sudah (komunikasi), tapi kalau sama ahli waris enggak. Ya kemarin sempat resah juga anak enggak bisa belajar. Makanya kita minta biar sekolah segera menyelesaikan masalah itu biar enggak kejadian lagi," ujar Amel.

Di hari yang sama, pihak sekolah bersama polisi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat memutuskan untuk membuka pagar tersebut agar siswa bisa kembali menjalankan pembelajaran keesokan harinya.

Sementara itu detikJabar sudah berusaha menghubungi dan mencari tahu pihak ahli waris namun belum mendapatkan titik terang.

Akar Masalah Penutupan Akses Sekolah

Penyegelan akses ke ruang kelas itu juga mencatut surat keterangan kepala desa nomor 100/387/2009.DS/IX/Pem, berdasarkan akta jual beli Nomor 73/pdl/1970 tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Kecamatan Padalarang Sutisna Ariana.

Dalam surat itu tertera bahwa objek tanah seluas kurang lebih 700 meter persegi Nomor Pasal 89 kelas D II Nomor Cohir 1390 blok Cimareme dengan batas sebelah utara SD Bunisari, sebelah timur dengan solokan, sebelah selatan dengan usup, dan sebelah barat dengan winata, adalah milik Nana Rumantana dan bukan tanah aset milik Pemerintah Desa Gadobangkong.

Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB, Dadang A Sapardan mengatakan proses pembelajaran di SD Bunisari tersebut sudah berlangsung normal setelah segel dibuka lagi oleh pihak sekolah dan kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kapala sekolah dan guru-guru disini, ternyata sejak kemarin anak-anak sudah mulai melaksanakan pembelajaran seperti itu," ujarnya Dadang.

Meski terjadi sengketa lahan, pihaknya meminta pihak sekolah untuk memprioritaskan proses pembelajaran karena hal itu merupakan kewajiban dari pihak sekolah.

"Kita sudah brifing dengan kepala sekolah dan pengawas pembina untuk tetap menomorsatukan pelayanan dan pembelajaran kepada anak-anak didik kita karena mereka punyak hak pembelajaran," kata Dadang.

Selain itu Dadang menyebut pihaknya sudah melaksanakan mediasi dengan perwakilan ahli waris bersama pihak Desa Gadobangkong, Polsek Padalarang, serta Camat Ngamprah. Salah satu poinnya yakni mempersilakan ahli waris menempuh jalur ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut.

"Sudah bertemu juga kemarin, ada perwakilannya. Intinya kita silakan mereka untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini ke pengadilan, ini kan permasalahannya saling klaim," kata Dadang.

Selama belum ada ketetapan hukum soal pemilik lahan yang sah, pihaknya mengultimatum pihak ahli waris untuk tidak melakukan perbuatan serupa karena mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa SD Bunisari.

"Intinya selama belum ada kepastian dari pengadilan siapa pemilik lahan itu, tidak boleh terjadi lagi aksi penyegelan dan pengelasan. Itu melanggar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Disanggupi ahli waris di hadapan kepolisian dan Camat Ngamprah," kata Dadang.

Kepala Desa Soal Penerbitan SK

Sementara itu Kepala Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, KBB, Ae Tajudin menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak ahli waris untuk penyelesaian perkara tersebut.

"Kita komunikasi dengan ahli waris karena kasus ini sudah lama sebetulnya. Kalau dari keluarga, kita sempat komunikasi memang meminta mediasi dengan sekolah dan diselesaikan. Hasilnya dipersilakan menempuh pengadilan," ujar Ae.

Ae membenarkan pihaknya menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa untuk menegaskan status tanah tersebut milik Nana Rumantana namun bukan sebagai dasar untuk penyegelan atau penutupan akses sekolah.

"Jadi surat ini (SK Kepala Desa) dibuat hanya sebagai keterangan bahwa tanah ini berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 1970 adalah milik Nana Rumantana. Jadi surat ini bukan dimaksudkan untuk menggembok atau menutup sekolah. Jadi hanya menerangkan saja status kepemilikan," kata Ae.

Ae mengatakan berdasarkan keterangan keluarga ahli waris beberapa waktu lalu, pihak keluarga belum memberikan hibah atau wakaf tanah tersebut ke pihak sekolah.

"Kalau ada hibah desa punya bukti biasanya, seperti di SD Cilulumpang. Nah kalau ini desa tidak punya akta hibah, bahwa tanah ini diserahkan ke desa atau pemda," tutur Ae

(yum/yum)