.webp)
Tantangan Edi pun dijawab Pemkot Bandung. Pemkot menegaskan bukti sewa-menyewa lahan Bunbin salah satunya tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bandung Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Secara Bersyarat.
"Dokumen sewanya ada, terakhir dibayar sama mereka untuk periode tahun 2007," kata Kabid Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung Siena Halim kepada detikJabar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/8/2022).
Siena menjelaskan, bukti dokumen sewa itu sudah tercatat sejak tahun 70an. Pihak yayasan menurutnya, menyewa lahan ke pemkot yang saat ini menjadi kebun binatang.
"Dari tahun 70an itu ada bukti sewanya, artinya leluhur para pengurus yayasan ini mengakui bahwa lahan itu milik pemkot. Tapi mungkin sekarang keturunannya agak berbeda," ungkapnya.
Baca juga: Saling Silang di Kebun Binatang |
Siena menegaskan, pemkot takkan bisa melayangkan tagihan utang sewa Rp 13,5 miliar jika tak mengantongi dokumen sah atas kepemilikan lahan kebun binatang. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemkot juga getol menagih sewa ke pihak yayasan, namun hingga sekarang tak kunjung ada kejelasan.
"Pertama, pemkot punya bukti belinya, bukti segelnya. Kedua, pemkot punya bukti sewa terdahulu dari beberapa pengurus yayasan periode dari 70an sampai 2007. Pemkot beberapa tahun terakhir selalu melayangkan surat tagihan. Artinya, kalau itu bukan milik pemkot, mungkin tidak ada surat tagihan tersebut," pungkasnya.
Dilihat detikJabar, dokumen sewa yang dikantongi pemkot berisi surat pemberian izin bersyarat kepada Yayasan Tamansari Margasatwa untuk mengelola lahan di Kebun Binatang Bandung. Surat perjanjian itu ditandatangani ketua yayasan terdahulu yaitu almarhum Romly Bratakusuma.
Surat perjanjian berlaku selama 10 tahun dari 1 Desember 2002 sampai 30 November 2007. Dalam ketentuannya, Yayasan Tamansari Margasatwa wajib membayar retribusi setiap bulannya paling telat pada tanggal 15.
Pemkot Bandung memantapkan rencana penyegelan Kebun Binatang (Bunbin) usai tak bergeming mengenai tagihan utang sewa lahan Rp 13,5 miliar. Berkas-berkas penyegelan itu rencananya akan segera dilayangkan ke Satpol PP selaku pihak yang akan mengeksekusi rencana tersebut.
Siena Halim menyatakan, saat ini pihaknya akan mengalihkan fokus terlebih dahulu kepada urusan sengketa lahan bunbin di pengadilan. Sidang lanjutan akan digelar besok, dan rencananya dalam waktu 1-2 hari berkas penyegelan akan dilimpahkan ke Satpol PP.
"Masih berproses. Perkembangan terkait bonbin, kita persiapan dulu untuk sidang besok. Besok kita hadirkan saksi ahli sejarah dan 1-2 hari setelahnya berkas (penyegelan) akan bergeser ke Satpol PP," kata Siena.
Siena mengunkap, tenggat waktu tagihan ketiga yang dilayangkan Pemkot Bandung ke pengelola bunbin akan segera berakhir. Sementara, pihak pengelola belum menunjukan itikad baik untuk membayar tunggakan sewa lahan Rp 13,5 miliar.
"Kan sudah dilayangkan penagihan ketiga kepada bonbin, dan mungkin akan habis jedanya. Setelah berkas bergeser ke Satpol, nanti Satpol akan membahas prosedur penertibannya seperti apa," tuturnya.
Siena menegaskan, rencana penyegelan Bunbin Bandung akan tetap dilakukan jika pengelola tak mau membayar tunggakan sewa. Terlebih, pihaknya sudah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung Yana Mulyana supaya aset bunbin segera ditertibkan menjadi aset daerah.
"Ya, rencana penyegelan masih terus berproses. Karena kalau melihat arahan pimpinan, tetap sama. Ini semuanya untuk pengamanan aset," pungkasnya.
Simak Video "Video: Mobil Honda Brio Tabrak 5 Kendaraan-Gerobak Sate di Bandung, 1 Orang Tewas"
[Gambas:Video 20detik]
(ral/dir)
