Perbaikan Jalan Selatan di Bandung Barat Melenceng dari Target

Whisnu Pradana - detikJabar
Jumat, 29 Jul 2022 19:55 WIB
Perbaikan jalan tengah dilakukan di Jalan Gunung Masigit, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Akibatnya kemacetan panjang terjadi.
Foto: Ilustrasi perbaikan jalan di Bandung Barat (Whisnu Pradana/detikJabar).
Bandung Barat -

Proyek perbaikan jalan di selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2022 melenceng dari target. Saat ini progres perbaikan jalan baru menyentuh 80 persen.

Perbaikan jalan sendiri total mencapai 72 kilometer dengan skema dua paket pengerjaan. Pertama sepanjang 52,5 km dari Selacau-Cililin, Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta-Celak, Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari, Cilangari-Cisokan, dengan biaya Rp 177 miliar.

Kemudian untuk paket pengerjaan yang kedua, yakni sepanjang 19,5 kilometer dari Rancapanggung-Cijenuk, Cijenuk-Sarinagen, dan Sarinagen-Baranangsiang, dengan anggaran senilai Rp 78 miliar. Semua biaya perbaikan jalan itu berasal dari peminjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).


"Sejak pertama kontrak pada Mei 2021 lalu dengan waktu pelaksanaan 7 bulan itu banyak sekali kendalanya. Sekarang baru 80 persen," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, Donni Tumpak Pandapotan Hutajulu saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).

Kendati kontrak PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor telah selesai, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memilih memberikan kompensasi perpanjangan terhadap perusahaan tersebut.

"Jadi kami memberikan kompensasi perpanjangan waktu dalam rangka penyelesaian pengerjaan, salah satunya jembatan yang terdapat kendala teknis," tutur Donni.

Di balik keputusan memperpanjang kontrak pengerjaan, Donni mengatakan ada denda bagi PT Brantas Abipraya. Pihaknya sudah memberikan adendum pemberian kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan pengerjaan selama 76 hari.

"Hitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek itu seperseribu dari bagian kontrak. Nah kontrak yang dihitung sebagai denda ini adalah yang belum terlaksana di akhir masa kontrak," tutur Donni.

Donni mengatakan keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan selatan bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor. Namun ada juga peran dari kondisi alam dan perubahan desain yang diputuskan oleh direksi pengerjaan yang diwakili PPK.

"Secara aturan jika kontrak sudah berakhir, tapi pengerjaan belum selesai 100 persen dan PPK menilai kontraktor memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pengerjaan, maka PPK bisa memberikan kesempatan," kata Donni.

(mso/mso)