Mahasiswa Desak APH Usut Mangkraknya Pembangunan RS Al Mulk

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada Kamis (21/7/2022). Mereka menuntut agar pemerintah mengungkap dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi dari proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Mulk.

Diketahui, pembangunan gedung IGD Al Mulk mangkrak. Gedung tersebut bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar Rp 7,3 miliar.

Pantauan detikJabar di Jalan Suryakencana, mahasiswa sempat membakar ban motor dan melakukan aksi dorong pagar kantor Dinkes. Para petugas kepolisian terlihat berjaga di beberapa titik.

"Kita ada dua isu yang kita angkat, pertama tentang tindak pidana korupsi dari pembangunan rumah sakit Al Mulk karena kita yakini kalau itu tidak ada tipikor di sana saya yakin gedung itu akan terbangun sebagaimana mestinya," kata Ketua PB Himasi Danial Fadilah, Kamis (21/7/2022).

Lebih lanjut, dugaan tipikor tersebut diperkuat dengan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) soal adanya pencairan Rp 500 juta di luar perencanaan pembangunan.

"Perihal Al Mulk ada dugaan memang temuan BPK Rp 500 juta kelebihan pencairan. Jadi bangunan yang baru dibangun sekitar 70 persen klaimnya itu tapi pencairan sampai 90 persen, artinya sesuai aturan kalau tiga bulan temuan BPK itu tidak dikembalikan maka penegak hukum harusnya bertindak akan temuan itu. Harusnya itu jadi temuan kerugian negara," ujar Danial.

Mereka menuntut pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas temuan tersebut. Dia meminta agar pemerintah segera mengambil sikap, terlebih rumah sakit menjadi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Rita Fitrianingsih menyambut baik aksi demonstrasi mahasiswa. Dia menyebut, permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran sudah ditangani Polda Jawa Barat.

"Kali ini mereka menyoroti masalah RSUD Al Mulk. Nah ini hal yang memang biasa yah kalau menyampaikan aspirasi terkadang mereka tidak dilengkapi dengan data yang akurat. Alhamdulillah bahwa proses penanganan pembangunan RS Al Mulk sudah sampai pada proses penanganan Polda Jabar," kata Rita.

Rita mengatakan, Dinkes sama sekali tidak menggunakan anggaran pembangunan RS Al Mulk tersebut. Dia juga membantah adanya dugaan tidak pidana korupsi.

Akan tetapi, pihaknya mengkonfirmasi terkait temuan BPK dan mengaku sudah ditangani Pemprov Jabar. "Dari dinkes sendiri tidak, jadi sudah ditetapkan oleh pemeriksaan BPKP. Memang saat ini penyedia sudah dipanggil oleh Polda Jabar dan tidak ada indikasi korupsi oleh petugas dan sudah disampaikan oleh BPK," ujarnya.