.webp)
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menilai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagian upaya kenyamanan belajar. Uu meminta agar tak perpeloncoan saat MPLS.
Uu menilai perpeloncoan atas senioritas saat MPLS atau masa orientasi sekolah (MOS) tak bermanfaat. Menurut Uu, MPLS sejatinya harus diisi dengan pengenalan, penanaman karakter hingga wawasan kebangsaan.
"Harus dihindari perploncoan, senioritas, kegiatan aneh-aneh yang tidak bermanfaat, hanya untuk dikatakan ini beda padahal tidak bermanfaat. Tidak boleh melaksanakan hal semacam itu," kata Uu dalam keterangan yang diterima detikJabar, Selasa (19/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uu menegaskan Pemprov Jabar mendukung pelaksanaan MPLS selama prosesnya mengubah stigma menjadi baik. "Tapi harus ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, karena MOS ini penting untuk mengenal lingkungan," ujar Uu.
Lebih lanjut, mantan Bupati Tasikmalaya itu mengatakan MPLS bisa menciptakan rasa nyaman bagi siswa. Hal ini diyakini dapat memudahkan transfer ilmu di sekolah.
"Justru kenal dengan lingkungan, guru, dan teman itu akan membuat anak belajar nyaman, sehingga anak akan mampu menerima ilmu yang disampaikan oleh guru dengan maksimal," kata Uu.
Uu juga meminta agar kepala sekolah mengetatkan pengawasan kegiatan MPLS. "Saya minta kepada para kepala sekolah, selama tiga hari jangan meninggalkan sekolah. Harus tetap berada di sekolah, waskat (pengawasan ketat) pada proses belajar PLS," katanya.
Laporkan Pungli
Selain berbicara soal MPLS, Uu juga menyampaikan adanya laporan orang tua siswa yang mengaku dimintai pungutan. Alasannya, pungutan tersebut merupakan infak saat pendaftaran PPDB.
Uu menilai pungutan sekolah yang telah disetujui antara pihak sekolah, komite dan orang tua sekolah, maka itu adalah sah. Tapi, sebaliknya. Jika ada pungutan yang tak bisa dipertanggungjawabkan, Uu meminta masyarakat segera melapor.
"Tetapi kalau malah sebaliknya, PPDB dijadikan ajang untuk mencari uang, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, laporkan sekolah yang mana, khususnya SMA, SMK dan SLB yang ada di Jabar, karena itu kewenangan kami," kata Uu menambahkan.
Uu juga menjelaskan soal keluhan penahanan ijazah siswa. Sama halnya dengan pungutan liar, Uu meminta masyarakat melapor ketika ada sekolah yang menahan ijazah siswanya.
"Sekolah mana yang masih menahan ijazah, baik itu swasta ataupun negeri, laporkan kepada saya. "Kalau SMP dan SD, nanti saya akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota," kata Uu.
(sud/yum)
