.webp)
Kementerian Sosial mencabut izin pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan ACT usai ramai menuai polemik. Pencabutan itu diteken langsung oleh Mensos Ad Interim Muhadjir Effendi berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
Pantauan detikJabar, meski sudah dibekukan pemerintah, aktivitas di kantor ACT masih tetap beroperasi seperti biasa. Salah satunya terlihat di Kantor ACT Cabang Bandung, Jalan Lodaya, Rabu (6/7/2022).
Di dalam kantor itu, masih ada aktivitas para pengurus ACT. Bahkan, seorang resepsionis di kantor ACT Cabang Bandung masih terlihat bertugas selain para pengurus yang terlihat keluar masuk kantor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wartawan lalu diterima oleh Manajer Komunikasi (Markom) ACT Kemal. Ia lalu menjelaskan sedikit mengenai nasib kantornya setelah izin donasi atau PUB dibekukan oleh Kemensos.
Kemal tadinya mengaku masih menunggu arahan dari pengurus pusat mengenai kelanjutan operasional ACT di daerah. Sebab menurutnya, ACT Cabang Bandung tak hanya bergerak di bidang pengumpulan donasi semata, melainkan ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh ACT.
Namun saat detikJabar meminta keterangan itu dikutip menjadi berita, Kemal enggan berkenan memberikan izin keterangannya dimuat. Ia lalu mengarahkan wartawan agar menghubungi pengurus pusat ACT lantaran semua pernyataan resmi mengenai yayasan tersebut akan disampaikan langsung di Jakarta.
Dikonfirmasi terpisah, Head of Media & Public Relations ACT Clara menyatakan pihaknya akan memberikan keterangan resmi kepada media mengenai kelanjutan yayasan tersebut. Clara menyatakan preskon akan dilakukan di Jakarta sore ini.
"Insya Allah kami akan preskon yaa sore ini, di Jakarta. Harap menunggu statment resmi kami," katanya saat dihubungi detikJabar melalui pesan singkat WhatsApp.
(ral/mso)
