Kabupaten Sukabumi

Bertemu KBRI Doha, Rina Ungkap Keinginan Pulang ke Tanah Air

Syahdan Alamsyah - detikJabar
Rabu, 06 Jul 2022 11:07 WIB
Ibu dari TKW di Sukabumi yang diduga dianiaya majikan di Qatar
Ibu dari TKW di Sukabumi yang diduga dianiaya majikan di Qatar (Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar)
Sukabumi -

Meski mengaku tidak mendapat penganiayaan dari majikannya kepada pihak KBRI Doha, Rina Kartika (36) TKW Sukabumi yang bekerja di Qatar, Timur Tengah itu mengungkap keinginannya untuk pulang ke tanah air kepada pihak KBRI.

KBRI Doha melalui Humas KBRI Doha bidang Penerangan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) Ali Murtado kepada detikJabar mengatakan pihaknya kini akan lebih dulu berkoordinasi dengan agensi yang kini menaungi Rina.

"Kondisi terakhir beliau dalam kondisi baik dan kita juga berkomunikasi intens, kita juga sampaikan apa keinginan saudari RK ini jadi kalau yang kami tangkap sekilas itu kan yang bersangkutan ingin pulang ke Indonesia," kata Ali dalam percakapan telepon kepada detikJabar, Selasa (5/7) malam tadi.


Ali menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi terkait bagaimana memindahkan Rina dari agensi ke kedutaan terkait keinginannya untuk pulang tersebut.

"Jadi segera kita akan berkoordinasi dengan pihak agensi juga untuk bagaimana memindahkan dari agensi ke kedutaan. Kita, akan fasilitasi kita akan lihat dulu karena tadi yang bersangkutan di hasil wawancara kita mengatakan tidak ada penganiayaan tapi kalau kita lihat foto-fotonya jelas kayak ada bekas dugaan penganiayan. Jadi kita akan pelajari dulu kemudian kita akan berkoordinasi dengan pihak agensinya jadi misalkan yang bersangkutan ingin pulang dan ini kan situasinya beliau dalam tekanan ya yang pasti kami akan berupaya semaksimal mungkin berusaha untuk memenuhi keinginannya," ujar Ali.

KBRI Doha Ingatkan Moratorium

Terkait kasus yang menimpa Rina Kartika TKW asal Sukabumi yang mengaku mendapat penganiayaan dari majikannya di Qatar, Timur Tengah pihak KBRI Doha mengingatkan soal mratorium yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2015.

"Posisi pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah sendiri sebenarnya sejak 2015 itu sudah moratorium ya jadi bisa cek ke SK Menaker, tahun 2015 sedang dihentikan. Kami dari KBRI mengimbau ke calon PMI yang akan bekerja ke Timteng, coba mematuhi kebijakan tersebut," kata Ali.

Dengan tidak mematuhi moratorium, Ali menjelaskan banyak kemudian TKW asal Indonesia yang tidak memiliki kontrak kerja sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak KBRI kesulitan melakukan advokasi

"Akhir-akhir ini banyak yang masuk ke Timteng bukan hanya ke Qatar ya tapi ke negara (Timteng) yang lain; juga tentu dengan tidak prosedural banyak dari mereka yang tidak memiliki kontrak kerja sehingga pincang untuk proses advokasinya. Namun bagaimanapun kami dari pihak KBRI apa pun itu persoalannya negara hadir melindungi warga negara yang ada di sini," ujar Ali.

(sya/yum)