Dugaan Pungli SMKN 5 Bandung, DPRD Jabar: Proses Hukum!

Tim Satgas Saber Pungli Jabar tengah menangani dugaan pungutan liar (pungli) di SMKN 5 Bandung. DPRD Jabar pun mendesak agar Satgas Saber Pungli menindak tegas.

Dugaan kasus pungli itu berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Anggota Komisi V DPRD Jabar Ali Rasyid menegaskan sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada pelaksanaan PPDB. Ia mendukung agar penindakan kasus pungli diselesaikan secara hukum, jika terdapat unsur pidana.

"Mau tidak mau harus diproses hukum. Karena memang PPDB ini tidak ada pungutan. Tidak boleh sekolah baik itu kepsek maupun guru, atau oknum tertentu melalukan pungli terhadap calon siswa," kata Ali Rasyid kepada detikJabar melalui sambungan telepon, Jumat (24/6/2022)

Kendati demikian, Ali Rasyid mengatakan dugaan kasus pungli yang melibatkan lima orang di lingkungan SMKN 5 Bandung itu harus dilihat secara gamblang, apakah murni pungli atau adanya kesalahpahaman. Anggota Fraksi Gerindra itu juga bicara tentang kerawanan pungli dari pihak luar sekolah.

"Saya ingin mengatakan kalau memang benar pihak sekolah itu pungli. Harus proses hukum. Harus lihat dulu juga, sebenarnya yang salah siapa," ucap Ali Rasyid.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satgas Saber Pungli Jabar tengah menangani dugaan kasus pungli di SMKN 5 Bandung. Sekolah tersebut diketahui meminta uang iuran uang pramuka kepada orang tua murid yang anaknya lolos PPDB 2022.

"Ini bermula dari dumas orang tua murid yang merasa keberatan terkait adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal kan pramukanya masih lama tanggal 20 Juli 2022, tapi kok sudah ada (iuran)," ucap Humas Satgas Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat kepada detikJabar, Kamis (23/6/2022).