Wagub Uu Minta Pusat Kaji Ulang Wacana Penghapusan Honorer

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mempertimbangkan lagi wacana penghapusan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan pada tahun 2023 mendatang.

Uu mengatakan kinerja pemerintahan bakal pincang jika honorer dihapuskan. Sebab selama ini kinerja pemerintah daerah ditopang keberadaan honorer.

"Kalau tidak ada honorer khawatir stagnan, karena yang membantu kami pimpinan baik di protokoler, humas ataupun di yang lain itu honorer. Jadi honorer jangan dihapus," kata Uu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (7/6/2022).

Namun demikian Uu menyebut pihaknya bakal tetap mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait penghapusan pegawai honorer tersebut.

"Apapun keputusannya akan diikuti. Hanya saja saya sebagai perwakilan dari daerah wajar menyampaikan agar ada kebijaksanaan dan pertimbangan lain tentang penghapusan honorer dan penempatan serta pengangkatan PPPK," ujar Uu.

Uu menyebut honorer juga merupakan salah satu upaya mengentaskan pengangguran. Apalagi kebanyakan saat ini honorer berasal dari kalangan milenial yang kompetensinya juga cukup mumpuni.

"Mohon maaf kebanyakan honorer itu kan milenial, terkadang inovasi dan kemampuannya lebih kalau dibandingkan dengan yang sudah menjadi PNS, karena saya merasakan sendiri," ucap Uu.

Meski berpeluang diangkat menjadi PPPK, namun upaya yang harus dilakukan para pegawai honorer harus ekstra. Sehingga solusi pengangkatan PPPK juga tak semudah yang dibayangkan.

"Memang ada solusi PPPK tapi kan tidak semua honorer bisa diangkat. Kecuali ada prioritas bagi mereka yang sudah lama bekerja, jangan karena ada tes sementara yang sudah belasan tahun mengabdi tidak masuk," kata Uu.