Duduk Perkara Yusuf Mansur Digugat Rp 616 Juta Eks Karyawan Paytren

Rifat Alhamidi - detikJabar
Selasa, 31 Mei 2022 17:58 WIB
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran
Ustaz Yusuf Mansur (Foto: Iswahyudi / 20detik).
Bandung -

Sebanyak 14 eks karyawan PT Veritra Sentosa Internasional menggugat Yusuf Mansur ke Disnaker Kota Bandung. Belakang diketahui, ustaz kondang pemilik bisnis e-wallet ini diadukan atas perkara menunggak gaji karyawan hingga Rp 616 juta.

Kuasa hukum 14 eks karyawan Paytren Zaini Mustofa menjelaskan duduk perkara gugatan ini dilayangkan ke Disnaker. Menurutnya semua bermula saat perusahaan Yusuf Mansur itu tak membayar hak karyawan yang terjadi selama 2 tahun ke belakang.

"Inti tuntutan kami karena tidak adanya itikad baik dari perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka waktu dua tahu. Ada 14 karyawan yang menyerahkan kuasanya ke saya dan total kewajiban yang harus dibayar perusahaan Rp 616 juta," kata Zaini saat berbincang dengan detikJabar via telepon, Selasa (31/5/2022).


Karena tak mendapat itikad baik, Zaini lalu melaporkan Yusuf Mansur dan perusahaannya pada Jumat (22/4/2022) lalu. Setelah diregistrasi, mediasi pertama antara kedua belah pihak lalu digelar di Disnaker pada Kamis (12/5/2022).

Pada mediasi pertama itu, pihak penggugat dan tergugat dihadirkan untuk mendengar pembacaan gugatan Rp 616 juta. Setelahnya, mediasi dipending dan dilanjutkan ke tahap mediasi berikutnya pada Rabu (25/5/2022).

"Sidang mediasi sudah 2 kali dilakukan. Saya jadi kuasa hukum 14 karyawan perusahaan, dan pihak perusahaan diwakilkan sama kuasa hukumnya sendiri," ujar Zaini.

Tadinya, Zaini menginginkan pada mediasi pekan lalu ada keputusan kewajiban perusahaan membayar gugatan Rp 616 juta atau yang disebut dengan istilah tripatrit. Namun pada waktu itu, kuasa hukum Paytren menolak karena mengklaim belum ada tahapan bipatrit atau perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang telah dilakukan.

"Mereka keberatan karena belum ada bipatrit. Saya sudah menunjukan bipatrit itu walau belum dilakukan, tapi sudah kami undang pihak perusahaan sebanyak 2 kali, terus kemudian Paytren tidak pernah datang," paparnya.

"Mereka akhirnya minta bipatrit ulang, saya kan berpikir kemarin kalau toh misalnya bipatrit itu tidak dilakukan, intinya mungkin dia hanya mengulur-ngulir waktu dan hanya tidak mau bayar, pemikiran saya seperti itu," tambahnya.

Meski begitu, Zaini akhirnya tetap mengikuti prosedur yang diminta pihak kuasa hukum PT Paytren untuk perundingan bipatrit dilakukan ulang. Sekalian, Zaini ingin menguji itikad baik perusahaan milik Yusuf Mansur itu mengenai gugatan 14 eks karyawannya mengenai tunggakan gaji.

"Sebenarnya sama saja. Ketika bipatrit mereka tidak datang, mereka dianggap gagal. Tapi demi kebaikan, saya juga akan menguji itikad baik perusahaan, maka udah saya ikutin saja," ungkapnya.

Zaini menerangkan, gugatan Rp 616 juta itu berasal dari 14 eks karyawan Paytren yang tak mendapat haknya selama bekerja. Ia menyebut, Paytren menunggak kewajiban pembayaran gaji, uang pesangon PHK hingga uang tunjangan hari raya (THR) selama dua tahun ke belakang.

"Itu sebenarnya hasil perhitungan dari perusahaan. Jadi perusahaan sudah mencatat berapa kekurangan gaji dan kekurangan THR berapa. Saya hanya menginput saja dari yang dicatat perusahaan," ungkapnya.

Saat ini, Zaini mengaku mediasi lanjutan disepakati akan dilakukan pada pekan ini di Jakarta. Namun, pihak perusahaan Yusuf hingga sekarang belum melayangkan undangan kepadanya perihal mediasi tersebut.

"Ini kan kalau jadwalnya di minggu ini akan memanggil saya, ini udah hari Selasa belum juga ada kabar dan undangan itu belum saya terima. Saya masih menunggu itikad baik dari mereka," pungkasnya.

(ral/mso)