.webp)
Sekretariat DPRD Jabar membatalkan agenda uji kompetensi berbayar untuk para tenaga honorer sebesar Rp 500 ribu. Uji kompetensi itu tadinya akan dilaksanakan pada 9-10 Juni 2022, namun dibatalkan karena menimbulkan polemik.
"Iyah kang, keputusannya dibatalkan. Takutnya menimbulkan persepsi macam-macam, akhirnya kami putuskan dibatalkan," kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana saat ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Senin (23/5/2022).
Dodi menegaskan pelaksanaan uji kompetensi yang memang menjadi dasar untuk pendaftaran rekrutmen PPPK itu nanti akan diserahkan kepada para tenaga honorer masing-masing. Artinya, mereka harus menjalani uji kompetensi secara mandiri jika ingin mendapatkan sertifikasi kerja untuk pendaftaran PPPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi diserahkan ke masing-masing honorer. Silakan mereka nyari lembaga uji kompetensi sendiri kalau memang nanti mau ikut pembukaan rekrutmen PPPK tahun depan," terangnya.
Sebelumnya, para tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat DPRD Jabar dibuat heran dengan aturan jelang uji kompetensi tahun ini. Pasalnya, mereka diminta uang sebesar Rp 500 ribu untuk biaya tes uji kompetensi tersebut.
Informasi yang diperoleh detikJabar, uji kompetensi para honorer Sekretariat DPRD akan dilakukan dua tahap. Yaitu pada 24-25 Mei 2022 dan 9-10 Juni 2022. Uji kompetensi dilangsungkan untuk dasar pengangkatan kembali para tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Namun yang anehnya, para tenaga honorer diminta biaya Rp 500 ribu. Biaya tersebut menjadi persyaratan wajib selain beberapa berkas lainnya seperti fotocopy ijazah, KTP dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
"Iyah, tiba-tiba kemarin ngedadak diminta uang Rp 500 ribu untuk uji kompetensi. Alasannya buat penetapan rekrutmen tahun depan, tapi diminta uang buat uji kompetensinya," kata A, seorang tenaga honorer di internal Sekretariat DPRD Jabar saat dikonfirmasi wartawan.
Sembari meminta namanya agar tetap dirahasiakan, sumber tersebut mengaku heran dengan aturan itu. Sebab, pada tahun sebelumnya, ia beserta para tenaga honorer tak pernah dibebankan biaya apapun untuk uji kompetensi.
"Soalnya pertengahan tahun 2021, itu ada uji kompetensi juga tapi enggak tidak berbayar. Makanya, ini buat apa uangnya," ucapnya.
(ral/mso)
