Nyamar Tukang Parkir, Dedi Mulyadi Duga Ada Parkir Liar di Purwakarta

Dian Firmansyah - detikJabar
Minggu, 17 Apr 2022 20:27 WIB
Dedi Mulyadi Nyamar Jadi Juru Parkir
Foto: Dian Firmansyah/detikJabar
Purwakarta -

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menduga ada kebocoran parkir liar di sejumlah pasar di Kabupaten Purwakarta hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Untuk membuktikan hal tersebut Dedi Mulyadi turun langsung menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta sejak usai sahur hingga siang hari.

"Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana tapi kalau dikumpulkan bisa besar yaitu parkir," ujar Dedi Mulyadi melalui keterangan tertulisnya yang diterima detikjabar, Minggu (17/4/2022).

Sebelumnya Dedi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari. Selanjutnya uang parkir yang didapat oleh Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.


Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar. Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya yang bernama Johan asal Bojong Purwakarta.

"Ini kan sudah saya kasih tadi Rp 200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar," ujar Dedi pada juru parkir tersebut.

Dari penghitungan awal pendapatan parkir yang bisa didapat negara dari Pasar Rebo mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk ke kas negara hanya Rp 150 juta per tahun.

Hal tersebut pun terbukti saat Dedi menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp 100 ribu lebih.

"Ini baru satu titik, total ada sembilan titik di Pasar Rebo. Sekarang satu titik ini saja belum sejam sudah Rp 100 ribu, berarti dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang bisa minimal Rp 300 ribu," ucapnya.

Seharusnya, kata Dedi, negara bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.

"Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp 300-400 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp 100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat," katanya.

"Sehingga dari parkir negara diuntungkan, petugas parkir sejahtera. Kemudian nanti petugas diasuransikan kesehatan dan kecelakaan kerja. Uang parkir bisa dibangun untuk tata pasar, tata trotoar, bangun rumah rakyat miskin," lanjut Dedi.

Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp 5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan negara bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan dari parkir Rp 4 miliar per tahun. "Kalau se-kabupaten saja parkir liar bisa hilang Rp 5-6 miliar. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk bangun rumah rakyat atau penataan lainnya," ujarnya.

Untuk itu, Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.

"Kan sekarang sudah tidak pakai tiket, kemudian hanya pakai rompi saja. Kalau seperti itu saru, harus ada seragam dan identitas. Karena sekarang ini modal priwit saja orang bisa jadi tukang parkir," ucap Dedi Mulyadi.

(fhs/ega)