.webp)
Tercatat pada tahun 2021, keberadaan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung mencapai 37.000. Bupati Bandung Dadang Supriatna lantas mengupayakan program bedah atau perbaikan rumah kepada 7.000 unit rutilahu.
Anggaran program yang direncanakan setiap tahun itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar, APBD Kabupaten Bandung, serta dari Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, Dadang mengaku terus melakukan lobi dengan anggota DPR dari Jabar II untuk membantu penanganan rutilahu Kabupaten Bandung.
"Tahun ini, Pak Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal akan membantu 3.500 unit untuk penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, yang berasal dari anggaran pusat," tutur Dadang di Reses Forum Ketua Fraksi PKB DPR di Graha Iman, Ciparay, Bandung, Senin (7/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kang DS, sapaan akrab Dadang, menjelaskan Cucun sebelumnya telah membantu 1.600 unit rutilahu. Maka, kini sekitar 7.735 rutilahu telah menjadi rumah layak huni. Kang DS pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada bantuan dari Ketua Fraksi PKB itu.
Kang DS menerangkan, penanganan masalah rutilahu di Kabupaten Bandung harus melalui program pentahelik. Program tersebut dilaksanakan dengan cara komunikasi dengan para pengusaha di Kabupaten Bandung, agar mereka bisa memberikan bantuan berupa CSR untuk kegiatan sosial dalam penanganan rutilahu.
"Mengingat, dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, jika mengandalkan anggaran dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten tidak akan selesai. Maka kita harus gotong royong atau bersama-sama dalam menyelesaikannya melalui program pentahelik," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kang DS juga meminta kepada pemerintah kecamatan dan desa yang hadir pada acara tersebut untuk mendata kondisi jalan di Kabupaten Bandung. Karena sebelumnya, ia tak memiliki data atau informasi tentang kondisi jalan. Ia juga berharap kepada para kepala desa untuk melaksanakan perubahan atau penyesuaian visi misi Bandung Bedas, yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
"Apalagi kades yang dilantik setelah saya jadi bupati. Segera untuk melaksanakan musdes, untuk penyesuaian RPJMD yang disesuaikan dengan visi misi Bandung Bedas," pungkasnya.
(fhs/ega)
