Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) telantar di Kamboja. Melalui sebuah rekaman video, mereka mengaku kesulitan biaya untuk makan dan menginap.
"Mohon bantuannya pak. Kami di sini telantar. Udah enggak ada lagi buat biaya penginapan di sini. Kita juga enggak tau ke depannya kayak gimana. Buat makan saja, kita di sini susah," kata salah satu WNI dalam rekaman video, sebagaimana dilihat detikJabar, Selasa (8/3/2022).
"Mohon bantuannya pak. Untuk warga Indramayu dan untuk semua, kami mohon bantuannya pak," ucap dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Video yang merekam kondisi mereka itu dikirimkan oleh salah satu WNI yang telantar di Kamboja kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Koordinator Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI Juwarih mengatakan puluhan WNI yang telantar di Kamboja itu adalah para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, dari total 43 WNI, masih ada 39 orang yang masih telantar di Kamboja. Enam orang di antaranya warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Mereka, kata Juwarih, awalnya mendapat tawaran untuk bekerja di negara Polandia. Namun, beberapa tahun kemudian, mereka tak kunjung diberangkatkan.
Para calon PMI ini sebelumnya sempat menanyakan soal kejelasan pekerjaan di Polandia kepada pihak perekrut. Namun yang didapat, mereka justru ditawari untuk bekerja di Kamboja.
"Karena mungkin mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang tapi tidak juga diberangkatkan ke Polandia, jadi akhirnya mereka mau diberangkatkan ke Kamboja. Di Kamboja mereka ditawari bekerja di kasino online," kata Juwarih saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Adapun alasan mengapa akhirnya puluhan WNI ini telantar di Kamboja, Juwarih mengaku belum bisa memberi keterangan secara jelas. Hingga saat ini, pihaknya masih berupaya untuk menggali informasi terkait hal tersebut.
"Berdasarkan keterangan, walaupun di sana ada job, tapi masih belum jelas. Enggak mungkin kan semuanya bekerja di kasino. Akhirnya mereka menghubungi pihak KBRI. Tapi karena shelter-nya tidak memenuhi, akhirnya mereka tinggal di hotel atau penginapan. Itu juga dengan biaya sendiri," ucapnya.
"Kita sedang mengumpulkan dokumen-dokumen. Rencananya SBMI akan membuat aduan ke pemerintah agar WNI ini dapat segera dipulangkan," kata Juwarih menambahkan.
(bbn/bbn)