.webp)
DPRD Kota Bandung membatalkan rencana pengadaan ponsel atau smartphone baru senilai Rp 1,085 miliar. Anggaran fantastis itu dipastikan akan dialihkan dan mulai dibahas DPRD pada pembahasan R-APBD Perubahan 2022.
"(Dibahas) Saat pembahasan APBD Perubahan di bulan Juli-Agustus," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan kepada detikJabar saat dikonfirmasi via pesan singkat WhatssApp, Kamis (24/2/2022).
Tedy juga memastikan, pembatalan rencana pembelian ponsel mewah itu tak perlu lagi melalui mekanisme persetujuan dari mayoritas Anggota DPRD Kota Bandung. Pernyataannya pada Selasa (22/2) lalu sudah cukup untuk membatalkan pagu anggaran yang banyak dikecam oleh publik tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah cukup," singkatnya.
Plt Walikota Bandung Yana Mulyana turut merespons anggaran ponsel mewah DPRD senilai Rp 1,085 miliar. Bagi Yana, Pemkot menyerahkan semua kewenangan realokasi anggaran itu ke pihak DPRD.
"Untuk penggunaannya seperti apa, itu jadi ranahnya legislatif yah. Kami juga enggak bisa ngasih saran karena memang kewenangannya ada di sana," ujarnya.
Realokasi untuk Kepentingan Publik
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat (Jabar) mendorong agar anggaran tersebut bisa digunakan atau direalokasi untuk memenuhi kepentingan publik.
"Iyah, harus dikawal. Paling tidak kalau memang anggaran itu tidak jadi dieksekusi, ya harus dipastikan penggunaannya nanti bisa untuk kebutuhan yang lebih urgent bagi masyarakat Kota Bandung," kata peneliti senior Fitra Jabar, Nandang Suherman saat berbincang dengan detikJabar via telepon, Kamis (24/2/2022).
Kata Nandang, pagu anggaran eloknya bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Mulai dari pemberian stimulus hingga untuk pemberian insentif guru yang terdampak pandemi COVID-19.
"Banyak hal lah yah yang memang bisa digunakan dari anggaran ini untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi," ucapnya.
Nandang mengungkap, jangan sampai anggaran sebesar itu nantinya malah menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di APBD. Anggaran tersebut menurutnya bisa dibahas di APBD Perubahan untuk kepentingan masyarakat Kota Bandung.
"Jangan sampai dibiarkan uang ini hanya menjadi Silpa terus malah digunakan kegiatan-kegiatan yang tidak begitu urgent. DPRD kalau memang memiliki komitmen, maka mereka harus lebih menjalankan lagi fungsi pengawasannya, terutama menyusun dan mengalokasikan pada proses APBD Perubahan," ucapnya.
"Banyak kok problem Kota Bandung saat ini yang dihadapi sama warga. Negara harus hadir di situ, melalui fungsi anggaran itu," pungkasnya.
(ral/yum)
