.webp)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta seluruh pihak ikut menjaga dan menertibkan keberadaan pondok pesantren. Ia menyoroti adanya kelompok tertentu yang menggunakan nama pondok pesantren meski belum memenuhi ketentuan sebagai pesantren.
Menag mengatakan penertiban diperlukan agar citra pondok pesantren tetap terjaga. Menurutnya, jangan sampai lembaga yang sebenarnya bukan pesantren justru menggunakan label pondok pesantren.
"Saya juga mohon semua pihak nanti ya kita juga akan disiplinkan pondok pesantren. Jangan hanya karena kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki rukun ma'had aly atau rukun pesantren tiba-tiba pasang nama pondok pesantren," tegas Menag di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut kondisi seperti ini jika dibiarkan dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan lembaga yang menggunakan nama pondok pesantren benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Di sini banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Yang sesungguhnya bukan pondok pesantren, tetapi memasang merek pondok pesantren," katanya.
Soroti Identitas Kiai dan Sanad Keilmuan
Selain keberadaan lembaga yang mengatasnamakan pesantren, Menag juga menyinggung penggunaan gelar kiai. Ia mengingatkan agar penyematan gelar tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.
"Bahkan mungkin juga sesungguhnya bukan kiai, tapi cetak kartu nama kiai. Tidak jelas sanad-sanad keilmuannya di mana dia berguru," tutur Menag.
Menurutnya, kejelasan sanad keilmuan menjadi salah satu hal yang penting dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren.
"Nah, tentu kita tidak akan menafikan kemanusiaan setiap orang, karena kiai, ulama, itu manusia biasa, kita harus saling tadzkiroh, saling mengingatkan, saling mengoreksi," ujarnya.
Menag berharap kehadiran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sekaligus membangun citra positif pesantren.
"Insya Allah dengan hadirnya Ditjen Pondok Pesantren ini akan menumbuhkan citra positif baru di lingkungan pondok pesantren," pungkas Menag.
