Kemenag Minta ASN Tetap Responsif Meski WFH, Ponsel Harus Aktif Saat Dihubungi

Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan kepada seluruh ASN Kemenag untuk tetap responsif ketika work from home (WFH). Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi yang berlaku mulai 1 April 2026.

Salah satu ketentuan dari skema tersebut yaitu mengatur WFH sehari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menegaskan esensi dari kebijakan ini menjadi transformasi budaya kerja yang lebih adaptif namun tetap terkontrol.

"Perlu digarisbawahi, WFH ini bukan Work From Anywhere. Artinya, pegawai benar-benar bekerja di rumah dengan status standby," tegasnya, dikutip dari situs resmi Kemenag RI pada Kamis (2/4/2026).

Melalui skema birokrasi modern, Sekjen menekankan bekerja dari rumah menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Setiap atasan langsung diminta untuk menyusun pola pekerjaan yang terstruktur bagi stafnya, dengan begitu output kerja tetap terukur walau tidak bertatap muka secara fisik.

"Dipastikan ponsel seluruh staf harus aktif. Ketika dihubungi oleh pimpinan, mereka harus siap. Tidak ada alasan tidak merespons dengan dalih sedang WFH. Kedisiplinan digital ini menjadi kunci keberhasilan pola kerja baru ke depan," ujar Kamaruddin.

Dilansir dari arsip detikNews, skema WFH untuk ASN setiap Jumat bertujuan menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemilihan Jumat juga karena sejumlah kementerian sudah lebih dulu menerapkan pola tersebut.

"Mengapa dipilih Jumat karena memang sebagian sudah beberapa kementerian lakukan itu kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca COVID kemarin," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026) lalu.

"Kita pilih juga Jumat karena memang hari ini setengah tidak sepenuh Senin sampai dengan Kamis," tambahnya.

Walau WFH pada Jumat, Airlangga menekankan kegiatan produktif seperti operasional perbankan hingga pasar modal masih tetap berjalan.

"Tapi pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan," tandasnya.

Video Mendagri Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH

Video Mendagri Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH