Parlemen Spanyol menyetujui pengesahan embargo senjata total terhadap Israel. Keputusan ini mendapat dukungan 178 suara.
Dilansir Al Arabiya dari AFP, Kamis (9/10/2025), keputusan embargo senjata terhadap Israel disahkan pada Rabu kemarin. Embargo ini diperkenalkan Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk mengakhiri "genosida di Gaza." Sanchez dikenal sebagai salah satu kritikus paling keras di antara pemimpin dunia atas perang di Gaza dalam dua tahun ini.
Pemungutan suara parlemen Spanyol disahkan dengan suara tipis setelah partai paling kiri Podemos bergabung dengan sekutu sayap kiri dan regional lainnya dalam mendukung keputusan tersebut, lapor kantor berita Anadolu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Spanyol sebelumnya mengatakan telah melarang transaksi senjata dengan Israel sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023. Namun, bulan lalu, Sanchez mengumumkan dekrit untuk "mengokohkan embargo tersebut secara hukum" sebagai perlawanan terhadap tindakan Israel.
Undang-undang melarang semua ekspor peralatan, produk atau teknologi pertahanan ke Israel dan impor barang-barang tersebut dari Israel. Keputusan ini juga memuat larangan transit bahan bakar penerbangan yang berpotensi untuk penggunaan militer, termasuk larangan impor dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan ini sempat memicu kecaman keras dari Israel.
Spanyol menjadi negara Uni Eropa menyusul Slovenia yang memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Dilansir Al Jazeera, Perdana Menteri Robert Golob mengumumkan embargo senjata setelah sidang pemerintah pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu.
"Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor, dan transit senjata ke dan dari Israel," kata pemerintah Slovenia dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, 1 Agustus 2025.
Pemerintah Slovenia juga tidak mengeluarkan izin apa pun untuk ekspor senjata dan peralatan militer ke Israel sejak Oktober 2023. Negara ini juga menjadi yang pertama kali melarang dua menteri sayap kanan Israel memasuki wilayahnya.
(kri/lus)
Komentar Terbanyak
Kemenhaj Rombak Sistem Antrean Haji, Tak Ada Lagi Masa Tunggu 48 Tahun
Antrean Haji Tiap Daerah Akan Dipukul Rata 26-27 Tahun
Waketum MUI: Seret Benyamin Netanyahu ke Pengadilan Kriminal Internasional