Kemenag Cairkan Insentif Rp 1,6 Miliar untuk 670 Dosen Ma'had Aly

Kementerian Agama (Kemenag RI) lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan segera mencairkan insentif sebesar Rp 1,67 miliar untuk 670 dosen Ma'had Aly di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran penting dosen Ma'had Aly.

Sebagai informasi, Ma'had Aly merupakan pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren. Menurut penuturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yakni Suyitno, insentif tersebut juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara bagi para dosen.

"Kehadiran negara melalui insentif ini adalah langkah strategis untuk mengokohkan posisi Ma'had Aly sebagai Pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren yang memiliki daya saing global," ujarnya, dikutip dari situs resmi Kemenag RI pada Rabu (17/9/2025).

Suyitno menilai insentif ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang Kementerian Agama.

"Bantuan ini adalah pengakuan negara terhadap peran penting dosen Ma'had Aly dalam mentransformasikan ilmu Islam yang otentik dan kontekstual. Insentif hanyalah salah satu instrumen, ke depan akan ada langkah-langkah lain yang lebih strategis," sambungnya.

Demi memastikan proses penyaluran bantuan berjalan tertib, Direktorat Pesantren menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif pada 13 September 2025 lalu. Bimtek digelar secara daring lewat Zoom Meeting dengan diikuti para dosen penerima insentif dari berbagai Ma'had Aly.

Insentif dosen Ma'had Aly disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Nantinya, para penerima insentif harus membuka rekening baru khusus untuk program bantuan ini. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan akurasi data, memudahkan proses audit, serta menjamin agar tidak ada penerima yang terlewat.

"Seluruh penerima wajib membuka rekening baru khusus program ini agar proses verifikasi lebih tertib. Buku tabungan dan kartu ATM akan dikirimkan ke masing-masing lembaga Ma'had Aly. Semakin cepat formulir pembukaan rekening dikembalikan, semakin cepat pula dana bisa dicairkan," terang perwakilan BSI.

Pencairan dana dapat dilakukan langsung oleh penerima melalui kantor cabang BSI dengan membawa identitas diri, kartu ATM, dan buku tabungan. Selain itu, pencairan dapat dilakukan melalui jaringan ATM bank lain yang bekerja sama atau melalui agen BSI (Laku Pandai).

Pencairan melalui pemberian kuasa juga dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya surat kuasa bermaterai, identitas asli pemberi dan penerima kuasa, serta kelengkapan dokumen perbankan lainnya.

Langkah tersebut juga dalam rangka bagian dari bentuk pertanggungan jawab setiap penerima insentif. Sehingga akuntabilitasnya dapat terjaga, seperti disampaikan Kasubtim Ketenagaan Subdit Pendidikan Ma'had Aly, Ratnasari Nurhayati Yusuf.

Pentingnya Peran Ma'had Aly

Basnang Said selaku Direktur Pesantren kemenag RI menegaskan terkait pentingnya peran Ma'had Aly dalam ekosistem pendidikan nasional. Pria yang juga merupakan alumni pesantren As'adiyah Sengkang Wajo Sulsel tersebut menyampaikan bahwa meski Ma'had Aly berstatus swasta, kontribusinya bagi bangsa sangat nyata dan tak dapat dipandang sebelah mata.

"Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Walaupun Ma'had Aly tidak ada yang berstatus negeri, kontribusinya nyata untuk bangsa. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan perhatian, salah satunya melalui penghargaan berupa insentif ini," terang Basnang menguraikan.

Ia juga mengingatkan bahwa penghargaan berupa insentif bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam mendukung pesantren.

"Kami ingin memastikan bahwa Ma'had Aly terus berkembanbg dengan dukungan negara. Insentif ini adalah bentuk apresiasi awal, ke depan kami berharap ada langkah-langkah lanjutan yang semakin memperkuat peran dosen dalam membimbing generasi bangsa," ujar Basnang.

Pemerintah Siapkan Kebijakan Lebih Strategis bagi para Pendidik Mah'ad Aly

Kasubdit Pendidikan Ma'had Aly, Mahrus, menekankan bahwa pemberian insentif hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan mutu dosen. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan yang lebih strategis untuk memastikan profesionalisme para pendidik di Ma'had Aly.

"Selain program insentif, kami sedang merumuskan jabatan fungsional muhadir atau dosen Ma'had Aly sesuai distingsinya dan mendorong adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Langkah ini penting sebagai bentuk rekognisi dan profesionalisme dosen Ma'had Aly di masa mendatang," katanya.

Kehadiran SKPI dan jabatan fungsional, lanjut Mahrus, nantinya akan semakin meneguhkan posisi Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi pesantren.

"Kami berharap muhadir Ma'had Aly tidak hanya mendapat penghargaan secara finansial, tetapi juga pengakuan akademik dan profesional yang sama dengan dosen di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan begitu, keberadaan Ma'had Aly semakin kokoh sebagai Pendidikan tinggi pesantren yang turut serta berkontribusi pada pengembangan ilmu keislaman," tandasnya.

Video Viral Santri Ponpes Malang Dicambuki Pengasuh

Video Viral Santri Ponpes Malang Dicambuki Pengasuh