Romo Syafi'i Sebut Program MBG-Sekolah Rakyat untuk Negara Sejahtera

Wamenag Romo Muhammad Syafii saat mengisi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (16/4/2025). — Wamenag Romo Muhammad Syafi'i saat mengisi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (16/4/2025). Foto: Dok Kemenag

Jakarta -

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i mengatakan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat sejalan dengan cita-cita menuju negara kesejahteraan yang berkeadilan dan bermartabat.

Hal tersebut diungkapkan Romo Syafi'i saat mengisi kuliah umum bertajuk "Mewujudkan Ketahanan Nasional: Sinergi Generasi Muda dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045" di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (16/4/2025).

Mulanya Romo Syafi'i bicara soal ketahanan nasional Indonesia yang berada dalam kategori cukup tangguh di angka 2,87, berdasarkan data IKN 2024 yang dirilis oleh Labkurtannas Lemhannas RI. Dari delapan gatra utama (asta gatra), aspek sosial budaya mendapatkan nilai 2,55. Sebaliknya, demografi menempati posisi tertinggi dengan skor 3,20, mencerminkan kekuatan dari jumlah penduduk usia produktif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketahanan sosial budaya adalah fondasi persatuan bangsa. Sebagai salah satu syarat memperkuat capaian ekonomi, politik, hingga pertahanan," jelas Romo Syafi'i dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Romo Syafi'i kemudian menjawab pertanyaan mahasiswa terkait rendahnya ketahanan sosial budaya dan langkah konkret pemerintah ke depan. Ia menyebut salah satu langkah strategis adalah pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai upaya awal untuk memperkuat jati diri bangsa, nilai-nilai luhur, dan memperluas program sosial kebudayaan.

"Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa. Inilah mengapa Kementerian Kebudayaan menjadi pijakan awal untuk menjaga persatuan dan keberagaman," ujarnya.

Dalam kuliah umumnya, Romo Syafi'i menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui pemahaman sejarah, konstitusi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Ia mengajak generasi muda mewaspadai doktrin kolonialis seperti "The strong do what they can, and the weak suffer what they must", serta devide et impera dengan memperkuat solidaritas lintas identitas dan generasi.

"Generasi muda harus menjadi kekuatan pemersatu yang menjaga arah perjuangan bangsa demi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan sejati," tegasnya.

Salah satu poin penting dalam paparannya adalah urgensi penerapan Ekonomi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, ekonomi nasional tidak boleh hanya berpihak pada inovasi pasar, tetapi harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

"Ekonomi Pancasila mendorong inovasi dan kebebasan pasar, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung kelompok masyarakat paling rentan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir aktif melindungi kelompok lemah, sebagaimana amanat Pasal 34 UUD 1945. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif.

Romo Syafi'i menilai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, merupakan contoh konkret implementasi prinsip tersebut.

"Konstitusi kita menegaskan bahwa negara bukan hanya pelindung, tapi juga menjadi 'orang tua' bagi mereka yang tidak memiliki daya. Artinya, negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan. Negara harus hadir, memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan," ujar anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Gerindra itu.

Ia menilai program-program tersebut sejalan dengan cita-cita menuju negara kesejahteraan (welfare state) yang berkeadilan dan bermartabat. Visi Indonesia Emas 2045, lanjut Romo Syafi'i, hanya bisa terwujud jika pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat bersinergi membangun fondasi perubahan sejak dini, mulai dari periode Asta Cita 2025-2029.

"Ketahanan nasional tidak hanya soal militer atau keamanan, tapi juga soal ketahanan ekonomi, sosial, dan moral. Di sinilah generasi muda memegang peran strategis sebagai agent of change," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA) ITB Andryanto Rikrik Kusmara mengatakan sejak Indonesia merdeka, negara ini memikul misi besar besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kata dia, butuh peran aktif seluruh elemen bangsa-termasuk kampus, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Dr. Rikrik menegaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif terhadap arah perjuangan bangsa ke depan. "Kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk kesadaran kebangsaan dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia," ujarnya.