Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyambut pesta demokrasi 2024. Mereka berharap bisa melakukan sosialisasi pemilu ke semua kalangan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Nota kesepahaman (MoU) itu ditandatangani oleh Ketum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2024). Dengan beberapa program yang dimiliki oleh PBNU, Gus Yahya yakin bisa menggapai seluruh elemen masyarakat untuk memberi pendidikan pemilih di pemilu tahun depan.
"MoU tadi berisi kesepakatan melakukan kerja sama antara KPU dengan PBNU di dalam menyelenggarakan berbagai macam bentuk kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih untuk mensosialisasikan macam-macam aturan dan informasi tentang sistem pemilih kita," ujar Gus Yahya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu program yang dimiliki oleh PBNU adalah Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Gerakan ini menyasar masyarakat desa untuk membangun peradaban yang lebih baik. Karena peradaban selalu dimulai dari unsur terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
"Tadi secara sepintas saya singgung kepada Ketua KPU, NU sekarang ini kami sedang menjalankan program yang kami beri nama Gerakan Keluarga Maslahah NU yang melibatkan keluarga-keluarga di tingkat basis, di desa-desa nanti kegiatannya," ungkap Gus Yahya.
"Saya kira ini bisa menjadi salah satu saluran untuk memasukkan konten pendidikan pemilih di dalam program-program atau kegiatan-kegiatan Gerakan Keluarga Maslahah NU," sambungnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut, kerja sama ini tidak hanya dilakukan dengan PBNU saja. KPU juga menjalin MoU dengan berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia.
"Kami bekerja sama dengan segala macam organisasi, diantaranya organisasi sosial keagamaan. Bukan hanya NU tapi juga dengan PP Muhammadiyah, PGI, Matakin dan lainnya. Karena kami berpandangan bahwa tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi keagamaan ini punya kegiatan, punya pengaruh, punya warga sampai di tingkat desa kelurahan," beber Hasyim Asy'ari.
"Sehingga dengan begitu di tingkat pusat, pimpinan pusat, pimpinan-pimpinan pengurus organisasi sosial keagamaan tersebut dapat kemudian mendelivery sampai ke tingkat basis. Ini sebuah kolaborasi, sinergi kerjasama yang sangat baik untuk pengembangan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu 2024," tukasnya.
(dvs/dvs)
Komentar Terbanyak
MUI Kecam Rencana Israel Ambil Alih Masjid Al Ibrahimi di Hebron
Pengumuman! BP Haji Buka Lowongan, Rekrut Banyak SDM untuk Persiapan Haji 2026
Acara Habib Rizieq di Pemalang Ricuh, 9 Orang Luka-1 Kritis