Hati-hati Hoaks Pendaftaran Haji dan Umrah Gratis Catut Nama Kemenag

Jakarta -

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya informasi palsu yang menawarkan pendaftaran haji dan umrah gratis dengan mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag). Informasi tersebut disebarkan melalui sebuah tautan yang bukan berasal dari domain resmi pemerintah.

Tautan yang beredar menggunakan alamat hajjdanumrah.woszspacenfo.space. Di dalamnya menampilkan logo Kementerian Agama beserta foto Menteri Agama untuk meyakinkan masyarakat. Pengunjung kemudian diarahkan mengisi formulir yang meminta sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, hingga nomor Telegram.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemenag dalam pernyataannya menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks. Hingga saat ini, Kemenag tidak pernah membuka program pendaftaran haji maupun umrah gratis sebagaimana yang diklaim dalam tautan tersebut.

"Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan syarat tertentu. Jika menemukan informasi serupa, abaikan dan laporkan," ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, dilansir dari situs Kemenag, Selasa (21/7/2026).

Masyarakat Diminta Tidak Mudah Percaya

Pihak Kemenag juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran yang mengatasnamakan program haji atau umrah gratis, terlebih jika informasi tersebut berasal dari tautan yang tidak jelas sumbernya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan layanan haji dan umrah kini sudah tidak lagi berada di bawah kewenangan Kemenag. Sejak dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), seluruh penyelenggaraan layanan haji dan umrah menjadi tanggung jawab kementerian tersebut.

Karena itu, setiap informasi yang mengatasnamakan Kemenag terkait pembukaan pendaftaran haji maupun umrah, apalagi disertai iming-iming keberangkatan gratis, patut dicurigai dan perlu diverifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi pemerintah.

Selain mencatut identitas pemerintah, tautan yang beredar juga tidak menggunakan domain resmi pemerintah. Pengguna diminta memasukkan data pribadi melalui formulir yang tersedia, sebuah pola yang umum digunakan dalam praktik phishing.

Phishing merupakan modus penipuan siber yang bertujuan memperoleh informasi pribadi korban, seperti identitas, nomor telepon, hingga akun komunikasi, dengan memanfaatkan situs yang dibuat menyerupai layanan resmi.

Jika data tersebut berhasil diperoleh, pelaku berpotensi menyalahgunakannya untuk berbagai tindak kejahatan digital, termasuk penipuan maupun pencurian identitas.

Untuk menghindari menjadi korban penipuan, masyarakat diimbau agar selalu memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Jangan pernah mengisi data pribadi pada situs atau tautan yang tidak jelas asal-usulnya.

Informasi resmi mengenai layanan keagamaan dapat diperoleh melalui situs resmi Kemenag, sementara informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dapat diakses melalui portal resmi pemerintah sesuai kewenangannya.

Kewaspadaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi sekaligus memutus penyebaran hoaks yang mengatasnamakan instansi pemerintah.