Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat Ijang Faisal minta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tak hanya menindak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) usai kecelakaan bus haji di Jabal Magnet, Madinah. Menurutnya harus ada evaluasi dan penguatan sistem dari internal Kemenhaj.
Ijang menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat parsial, melainkan harus ditelusuri secara struktural hingga ke alur operasional penyelenggaraan haji.
"Kemenhaj jangan hanya berhenti penindakan KBIHU. Harus ada evaluasi dan penguatan sistem. Mengapa bisa terjadi kebocoran wisata yang berakhir kecelakaan lalu lintas ini, bagaimana alur kloter, bagaimana fungsi satker dan daker berjalan, itu semua harus dibedah secara komprehensif," ujar Ijang dalam keterangan yang diterima detikHikmah, Sabtu (2/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut dia menjelaskan kejadian tersebut juga menyangkut Kloter JKS 1 dari Kota Bekasi yang notabene masih dalam area kerja pengabdian dari IPHI Jabar. Kejadian ini, kata Ijang, jadi tamparan serius pelaksanaan perdana Kemenhaj sebagai institusi baru yang semestinya mampu mengantisipasi potensi celah sejak awal.
"Ini menjadi catatan penting. Dalam kerja perdana justru terjadi kecolongan. Bisa jadi karena sebelumnya terlalu banyak kegaduhan wacana seperti ticket war, sementara mitigasi sistem tidak menjadi prioritas," sambung Ijang.
Pada konteks itu, Ijang juga menegaskan fokus utama saat ini harus diarahkan pada pelayanan jemaah dan stabilitas haji. Dia mengingatkan pentingnya Kemenhaj berfokus secara penuh pada aspek pelayanan jemaah 2026. Hal tersebut bertujuan agar tidak muncul lagi kebijakan atau wacana yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
Menurut Ijang, Jawa Barat memiliki kontribusi terbesar dalam jumlah jemaah haji nasional, sehingga stabilitas dan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. Jawa Barat memberangkatkan 29.643 jemaah yang terbagi dalam 68 kelompok terbang melalui Embarkasi Bekasi dan Embarkasi Kertajati.
"Jemaah haji Jawa Barat adalah yang terbesar dan saat ini sudah mulai diberangkatkan. Karena itu, kami meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk fokus sepenuhnya pada pelayanan," terangnya.
Pada fase genting seperti saat ini, kata Ijang, seluruh energi kelembagaan seharusnya diarahkan untuk memastikan kelancaran operasional haji, bukan pada wacana kebijakan baru yang belum mendesak.
"Jangan sampai muncul kegaduhan atau langkah yang kontraproduktif di saat pelaksanaan sedang berjalan. Wacana seperti war ticket atau hal sensitif lainnya sebaiknya dibahas setelah seluruh rangkaian haji 2026 dipastikan lancar dan sukses," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, dua bus rombongan jemaah haji asal kloter SUB 2 (Probolinggo) dan JKS 1 terlibat kecelakaan dalam perjalanan ziarah di Jabal Magnet, Madinah, Selasa (28/4/2026). Rombongan SUB 2 dibawa oleh KBIU Nurul Haramain Probolinggo dan jemaah JKS 1 yang dibawa oleh KBIU Al-Azhar.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sepuluh orang dilaporkan luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan medis.
Imbas kejadian itu, Kemenhaj minta KBIHU memperketat koordinasi dengan petugas resmi di lapangan.
(aeb/kri)












































Komentar Terbanyak
Anggaran Sewa Laptop & Meja Disebut Terlalu Besar, Kemenag: Ini Jauh Lebih Efisien
Jemaah Haji RI Ditangkap di Madinah Usai Videokan Wanita Tanpa Izin
MUI Kecam Pimpinan Ponpes di Pati yang Perkosa Santriwati: Perbuatan Terkutuk!