Gus Irfan Sebut Banyak Kartel Bermain dalam Penyelenggaraan Haji

Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan — Kepala BP Haji Gus Irfan. Foto: Dok. BP Haji

Yogyakarta -

Kepala Badan Penyelenggara Haji KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut selama ini banyak kartel-kartel bermain dalam penyelenggaraan haji. Hal itu sudah dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Banyak kartel-kartel bermain dalam penyelenggaraan haji, sudah kami laporkan kepada Presiden," kata Gus Irfan saat memberikan pidato pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) di Yogyakarta Minggu 20 Juli 2025.

Tahun 2026 nanti rencananya panitia penyelenggaraan ibadah haji RI akan beralih dari Kementerian Agama RI ke BP Haji. Presiden, kata Gus Irfan ingin ke depan pengelolaan penyelenggaraan haji benar-benar diutamakan untuk kepentingan umat. Tidak boleh lagi ada kartel dan oknum yang bermain dalam penyelenggaraan haji.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BP Haji ingin pengelolaan ibadah haji ke depan berjalan transparan dan akuntabel. Catatan kelam masa lalu baik dalam hal regulasi, tata kelola maupun adanya perilaku oknum-oknum yang memanfaatkan celah sistem pengelolaan haji untuk kepentingan pribadi tak boleh terjadi.

Gus Irfan mengaku banyak mendapat laporan praktik penyelewengan di lapangan. Misalnya ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menarik biaya manasik jauh melebihi batas biaya atas yang ditetapkan pemerintah.

Tentang biaya manasik, lanjut Gus Irfan, sudah ditetapkan batas biaya atas yang boleh dibebankan ke jemaah haji adalah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). "Tapi dalam praktiknya ada KBIH yang menarik lebih dari batas biaya atas tersebut," kata dia.

"Kami tak ingin semua itu (catatan buruk penyelenggaraan haji) terjadi lagi, kami akan serius melayani jemaah haji," lanjut Gus Irfan.

Terkait adanya kartel bermain dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahkan kartel tersebut bermain tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

"Memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan," kata Dahnil usai melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang, Senin (26/5/2025) lalu.