Evaluasi Timwas Haji Akan Dibawa ke Paripurna, Siap Bentuk Pansus Bila Perlu

Hasil pengawasan haji 2025 telah dirangkum dalam executive summary. Hasilnya akan dilaporkan ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI lalu dilanjutkan ke Rapat Paripurna. Ketua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa laporan Timwas ini akan berpotensi dilanjutkan ke tahapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji jika dinilai perlu pendalaman lanjutan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah pada Rabu (09/07/2025), Timwas Haji DPR RI telah memaparkan catatan-catatan terkait executive summary.

Seusai rapat internal evaluasi Timwas Haji di Gedung Nusantara, DPR RI, Selasa (08/07/2025), Cucun mengatakan, "Tadi dari Timwas Haji sudah disampaikan executive summary-nya, berikut catatan tambahan dari setiap tahapan pelaksanaan. Kita perlu telusuri penyebab berbagai persoalan haji yang terjadi, apakah cukup melalui perbaikan teknis, regulasi, atau memang butuh pendalaman lebih jauh."

Cucun juga menambahkan, sesuai mekanisme di DPR RI, laporan Timwas Haji akan terlebih dahulu dibawa ke Rapat Pimpinan sebelum dipresentasikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dari situ, laporan pengawasan haji nantinya akan ditetapkan sebagai dokumen negara.

"Kalau memang kesimpulan dari rapat nanti menyatakan perlu dilanjutkan lewat mekanisme Pansus, maka kita akan bentuk Pansus Haji. Seperti sebelumnya pernah lewat Panja Komisi VIII, sekarang kita terbuka terhadap opsi pembentukan Pansus," ujar Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hasil pengawasan Timwas ini akan menjadi pijakan penting dalam menyiapkan pelaksanaan haji untuk tahun-tahun berikutnya, terutama jelang peralihan wewenang penyelenggaraan haji yang akan dijalankan oleh lembaga baru.

Berdasarkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang telah disahkan, mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji akan berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

"Evaluasi ini akan menjadi dasar penting. Apalagi tahun depan hajinya akan diselenggarakan oleh badan baru. Kita harus pastikan sistemnya kuat dan tak mengulang persoalan klasik," jelas Cucun.

Tentunya DPR RI berkomitmen akan terus mengawal transformasi tata kelola haji agar lebih transparan, efisien dan berpihak pada jemaah.

Video Waka DPR soal Wacana Haji Jalur Laut: Lihat Mudharat-Maslahatnya

Video Waka DPR soal Wacana Haji Jalur Laut: Lihat Mudharat-Maslahatnya