Dituding Tak Koordinasi dengan Saudi soal Data Jemaah Haji, Ini Jawaban Kemenag

Ramai soal nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait catatan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Kedutaan Arab Saudi salah satunya menyoroti validasi data jemaah yang tidak sesuai prosedur.

"Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mencatat adanya pemasukan data jemaah haji Indonesia ke dalam sistem program persiapan dini tanpa koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Arab Saudi. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap prosedur administratif yang telah disepakati" bunyi nota diplomatik Saudi yang dikutip detikHikmah, Jumat 20 Juni 2025.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama l, Hilman Latief mengatakan bahwa itu terkait dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang sudah terselesaikan dan disampaikan penjelasannya kepada Kementerian Haji Saudi.

Nota Diplomatik tersebut terbit pada 16 Juni 2025. Ini menjadi catatan tertutup yang hanya ditujukan pada tiga pihak, yaitu: Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.

"Ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji," sebut Hilman Latief di Madinah.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang bahu-membahu bersama kami, misi Haji Indonesia , untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan," jelas Hilman.

Terkait dinamika haji, Hilman Latief menjelaskan lima hal dan telah diselesaikan, salah satunya masalah koherensi data jemaah.

Menurut Hilman, masalah koherensi data jemaah, baik yang masuk dalam E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifest penerbangan. Dalam data tersebut, ditemukan ada beberapa nama jemaah yang berbeda-beda antara manifest dan jemaah yang ikut terbang dalam pesawat.

"Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda Syarikah," sebut Hilman.

Menurut Hilman, masalah ini muncul dan tidak bisa dilepaskan dari kondisi di lapangan, termasuk di embarkasi. Pada proses pemvisaan, ada beberapa nama yang batal berangkat karena beberapa sebab sehingga harus diganti. Tidak jarang proses pembatalan ini juga berlangsung secara tiba-tiba, baik karena batal karena sakit, meninggal atau sebab lainnya.

"Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya," ujar Hilman.

"Akan hal ini, rekonsiliasi data setiap hari dan setiap malam dilakukan oleh tim Penyelenggara Haji dan Umrah atau misi haji Indonesia melalui Kantor Urusan Haji, dengan Kementerian Haji dan Syarikah. Kita bahu-membahu setiap hari untuk melakukan konsolidasi. Itu sudah selesai dan alhamdulillah lancar sebagaimana saat ini jemaah juga sudah bisa kembali ke Tanah Air," papar Hilman.

Video Dasco: Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH soal Penyelenggaraan Haji

Video Dasco: Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH soal Penyelenggaraan Haji