Timwas DPR Intensif Lakukan Pengawasan Penyelenggaran Haji di Tanah Suci

Kabar Haji 2025

Timwas DPR Intensif Lakukan Pengawasan Penyelenggaran Haji di Tanah Suci

Lusiana Mustinda - detikHikmah
Senin, 26 Mei 2025 06:30 WIB
Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI saat ditemui detikHikmah dalam Rapat Koordinasi Kunjungan Haji Pengawas Tim Haji DPR RI, Kamis (08/05/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah)
Jakarta -

Tim Pengawas Haji DPR terus memantau penyelenggaraan haji di Tanah Suci. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menginisiasi petugas haji yang ada di Saudi untuk melakukan koordinasi dan evaluasi.

Hal ini dikarenakan masih adanya jemaah haji yang belum mendapatkan Kartu Nusuk. Kartu Nusuk dibagikan oleh syarikah.

"Saya juga menginisiasi kepada petugas haji yang ada di Saudi, tolong lakukan koordinasi kalau bisa evaluasi sesering mungkin," jelas Cucun saat ditemui detikHikmah di kantor DPR RI pada Rabu (21/5/2025) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politisi PKB ini juga selalu berkomunikasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief. "Kartu Nusuk tadi saya tanya di siapa posisi Kartu Nusuk ini? Ada di syarikah," kata Cucun.

Cucun menjelaskan bahwa syarikah dievaluasi setiap hari. Syarikah tidak ingin memberikan Kartu Nusuk ke ketua kloter. Mereka ingin serah terima langsung difoto.

ADVERTISEMENT

"Bayangkan jumlah kita yang banyak mau menyerahkan man to man, ini yang problem juga kan. Akhirnya ya saya setiap malam minta laporan PPIH karena mereka evaluasi," tambah Cucun.

Bukan hanya masalah Kartu Nusuk, Tim Pengawas Haji DPR juga memantau masalah katering khusus jemaah Indonesia. Fungsi pengawasan DPR untuk memastikan katering sesuai dengan perjanjian awal, begitu juga dengan hotel.

"Kini pola komunikasi kami sebagai pengawas, terus berkomunikasi dengan Pak Dirjen, terus merespon semua keluhan ini," terang Cucun.

Ketika pembagian makanan kepada jemaah haji telat, Cucun menyebut akan menindaklanjuti. "Ketika kita sudah berangkat ke masjid, makanan baru datang. Jika seperti ini perlu perbaikan sistem pendistribusian. Nah, itu harus disampaikan," tambahnya.

Terkait Kartu Nusuk, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan syarikah dan Kementerian Haji Saudi.

"Saya mohon partisipasinya untuk bisa memberikan informasi yang valid. Tidak hanya memberikan info ke ketua grup, karom ataupun ketua sektor. Tapi juga bisa menyampaikan data detailnya seperti nama, kloter, hotel dan nomer yang bisa dihubungi. Kita kemarin mencoba pola seperti itu dan cepat terdistribusi," jelas Dirjen PHU Hilman Latief, saat ditemui di kantor DPR pada hari yang sama.

Per tanggal 23 Mei 2025, Hilman Latief menyampaikan penerbitan Kartu Nusuk telah mencapai lebih dari 90 persen dari total jemaah haji Indonesia.




(lus/kri)

Hide Ads