DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikHikmah Foto

Galeri Hikmah

DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian

Agung Pambudhy - detikHikmah
Selasa, 26 Agu 2025 14:16 WIB

Jakarta - DPR resmi sahkan RUU Haji jadi UU, menetapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet untuk memperkuat tim nasional RI di ajang internasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Suasana Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet untuk memperkuat tim nasional RI di ajang internasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) menerima laporan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) disakiskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet untuk memperkuat tim nasional RI di ajang internasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) menerima laporan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) disakiskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kanan) bersiap mengikuti Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet untuk memperkuat tim nasional RI di ajang internasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Rapat paripurna pengesahan revisi UU Haji dan Umrah ini turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menag Nasaruddin Umar hingga Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian
DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian
DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian
DPR Sahkan RUU Haji Jadi UU, BP Haji Kini Kementerian
paripurna dpr bp haji kementrian haji
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita detikcom Lainnya

Pendamping Ibadah

Loading...
Jadwal Sholat
Loading...
Al Quran
Loading...
Khatam Quran
Loading...
Hitung Zakat
Loading...
FAQ Puasa
Loading...
Arah Kiblat
Loading...
Doa Harian
Loading...
Kalkulator Waris
loading..
Zikir
loading..

Berita Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Hikmah of The Day
"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya."
(QS Al-Baqarah: 196)

Komentar Terbanyak

Berita Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Hide Ads