.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah berupaya menuntaskan kehadiran Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Penuntasan ini ditargetkan rampung pada 2028.
ATS adalah kelompok anak berusia 5-18 tahun yang belum pernah sekolah atau pernah sekolah tetapi tidak tuntas. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyebut penanganan ATS adalah tanggung jawab kemanusiaan untuk memastikan seluruh anak di Jabar memperoleh akses pendidikan.
"Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah," tuturnya dikutip dari laman Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jabar Bebas ATS 2028
Herman meyakini Jabar bebas ATS 2028 bisa terwujud dengan gerakan bersama dan pendekatan kolaboratif. Tak sembarangan, ia menekankan, setiap anak ATS perlu mendapatkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Tak harus pendidikan formal, pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga bisa menjadi alternatif.
"Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel," jelasnya.
Penanganan ATS juga harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terukur. Kini, Pemprov Jabar telah mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar).
Platform ini juga tersinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan begitu, Herman berharap pemantauan jumlah, persebaran, dan penanganannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
183.441 ATS Terverifikasi di Jabar
Untuk menuntaskan target tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto membeberkan langkah awal yang pihaknya akan lakukan. Salah satunya yaitu verifikasi dan validasi data.
Disdik Jabar mencatat, hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak ATS telah diverifikasi dan validasi. Jumlah ini mencakup 33,36% dari total data awal yakni 544.947 ATS.
Verifikasi dan validasi ini memungkinkan Disdik mendapat gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi anak-anak yang tercatat sebagai ATS. Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena data awal tak selalu menggambarkan kenyataan di lapangan.
Hasil verifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian anak ATS ternyata masih bersekolah. Namun, statusnya belum tercatat dengan benar dalam sistem.
Kondisi ini salah satunya terjadi di Kabupaten Ciamis, Jabar. Data awal menunjukkan wilayah tersebut memiliki 9 ribu ATS, tapi setelah diverifikasi sekitar 3 ribu di antaranya masih bersekolah, sehingga ada 6 ribu anak yang perlu ditindaklanjuti.
"Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut," jelasnya.
Ketidaksesuaian ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya data ganda, ketidaksesuaian identitas peserta didik, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tidak aktif, hingga anak berpindah domisili. Dari hasil verifikasi, Disdik Jabar nantinya akan melakukan pembenahan Dapodik bersama satuan pendidikan.
Setelah data dinyatakan valid, anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS akan ditindaklanjuti melalui intervensi agar kembali bersekolah.
"Pemerintah daerah juga perlu memastikan anak yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat terhubung dengan PKBM," ucap Purwanto.
Pembenahan data memang menjadi langkah awal untuk mempercepat penurunan angkat ATS. Namun, langkah selanjutnya juga penting dilakukan dan ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk PKBM, aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, hingga satuan pendidikan.
"Peran pemerintah desa dan kecamatan penting untuk menjangkau keluarga dan mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah," kata Purwanto lagi.
(det/twu)
