.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap masih ada 14.000 desa di Indonesia yang belum punya taman kanak-kanak (TK). Oleh karena itu, Kemendikdasmen menargetkan sebanyak 14.000 desa tersebut sudah memiliki TK hingga akhir 2026.
Target ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, upaya tersebut harus dipercepat karena ketimpangan antarwilayah masih terlihat.
"Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak," ujar Mu'ti dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta dikutip dari laman Kemendikdasmen, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perketat Pengawasan Anggaran Revitalisasi
Selaras dengan target ini, Kemendikdasmen juga akan memperketat pengawasan anggaran revitalisasi sekolah. Mu'ti menegaskan, anggaran tersebut harus tetap untuk perbaikan infrastruktur dan penggunaan dananya tidak boleh menyimpang.
"Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas," tegas Mu'ti.
Meski demikian, anggaran revitalisasi bisa digunakan sesuai kondisi riil lapangan. Namun, penggunaannya tetap harus tidak mengabaikan aturan administrasi dan ketentuan yang berlaku.
Mu'ti meminta supaya pengelola sekolah dapat melaporkan kendala tak terduga secara transparan. Misalnya ketika ada bencana alam, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pertanggung jawaban anggaran.
19.940 PAUD Direvitalisasi pada 2026
Ditambahkan oleh Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI, Gogot Suharwoto, pemerintah sebelumnya telah menargetkan revitalisasi sebanyak 19.940 satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 3.865 jalur reguler dan 16.075 Alokasi Biaya Tambahan/ABT.
"Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T," kata Gogot.
Ia mengatakan, masih ada sebanyak 95 persen PAUD yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sisanya, sekitar 5 persen merupakan PAUD negeri.
Sementara itu, Mendikdasmen mengajak para guru untuk terus fokus mengembangkan pembelajaran yang tepat seraya dengan perbaikan fasilitas TK/PAUD. Ia mengingatkan kembali prinsip play as learning atau belajar untuk bermain yang harus diterapkan kepada siswa PAUD.
"Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan," pungkasnya.
