.webp)
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan potensi kehadiran siswa di sekolah. Menurut laporan, siswa penerima MBG lebih jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG.
Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa modul survei mulai diterapkan sejak September 2025 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Meski diakuinya MBG memiliki kekurangan, temuan menunjukkan dampak positif.
"Salah satu pertanyaannya adalah melihat bagaimana outcome dari program MBG ini terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajarnya, dan rasa laparnya," ujarnya, dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (21/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG ini, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG," imbuhnya.
Bagaimana Survei Menilai Keterkaitan Absensi Siswa dan MBG?
Hasil kajian DEN melihat daftar penerima program MBG di sekolah. Kemudian mengaitkan penerima MBG dengan absensi di sekolah dan membandingkan dengan yang belum atau tidak menerima MBG.
Firman menjelaskan bahwa siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan dengan siswa yang belum menerima program tersebut. Menurut pemaparannya, non-penerima MBG lebih sering absen.
"Jadi ketika dia non-penerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah, dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya. Jadi saya kira ini satu hal yang positif," jelas Firman.
Kajian DEN juga mengaitkan menu MBG yang berkualitas dengan semangat belajar anak. Dalam temuan mereka, sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik disebut semakin semangat belajar.
Sementara bagi penerima MBG yang menilai kualitas menunya buruk, semakin sedikit yang merasakan peningkatan semangat belajar.
Selain persoalan menu, DEN juga mengakui, meski terdapat temuan positif terkait absensi anak, tapi pemerataan distribusi MBG masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Susenas periode September, Firman mengatakan distribusi penerima MBG masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.
"Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin," katanya.
Temuan Pakar tentang MBG
Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH, mempertanyakan tata kelola dan pengawasan penyediaan makanan program MBG. Sebab, temuan kasus dugaan keracunan menu MBG masih terus terjadi sepanjang 2026.
Ratih memaparkan bahwa sampai pertengahan 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 446 kasus keracunan program MBG terjadi di 220 kabupaten/kota dengan total 37.693 korban (gangguan pencernaan massal). Sementara data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat ada 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi, sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sampai pertengahan Agustus 2026.
"Media sosial dipenuhi juga dengan video-video protes kepala sekolah dan guru yang geram terhadap buruknya mutu gizi makanan rantang MBG," ungkapnya.
Ratih juga menyoroti target perluasan cakupan program MBG demi mengejar target 82,9 juta penerima manfaat. Padahal menurutnya, perlu terlebih dahulu memperkuat kualitas layanan.
Ia menilai bahwa banyaknya persoalan pada program MBG menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola. Terlebih, anggaran dana yang dikucurkan sangat besar dan Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya ditangkap sebagai tersangka dengan tuduhan korupsi.
"Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan MBG bukan hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas lembaga pelaksanaannya," tuturnya.
Menurut Ratih, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan. Termasuk berani memfokuskan prioritas penerima manfaat pada daerah miskin seperti daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Pemerintah Terus Membangun Dapur MBG di Wilayah 3 T
Sementara itu, belum lama ini BGN membangun dapur MBG di sejumlah daerah di wilayah 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Sebanyak 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026) lalu.
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
