.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pimpinan DPR RI tengah membahas teknis rencana rekrutmen guru pegawai negeri sipil (PNS) serta pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, secara prinsip tidak ada perubahan terhadap komitmen pemerintah terkait kedua kebijakan tersebut. Namun, pemerintah masih membahas waktu penerapannya, terutama dari sisi penganggaran.
"Jadi prinsipnya tidak berubah dari yang sudah beliau (Mendikdasmen Abdul Mu'ti) sampaikan (soal rekrutmen guru dan pengangkatan PPPK paruh waktu), termasuk dengan pimpinan DPR," tutur Fajar kepada wartawan usai acara Pelepasan Kontingen RI pada Worldskill Competition 2026 di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Fajar, pembahasan terbaru lebih banyak berfokus pada persoalan teknis, khususnya mengenai kapan kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan secara efektif. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa rekrutmen guru PNS dan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 2027.
Namun, waktu pelaksanaannya kini masih dikaji. Pemerintah mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mulai berlaku pada 2027 atau baru dilaksanakan pada 2028. "Tempo hari kan yang sedang dibahas adalah teknisnya. Apakah itu akan berlaku efektif di tahun depan atau di tahun 2028, karena ini menyangkut soal teknis penganggaran. Itu aja," ujar Fajar.
Fajar mengatakan, Kemendikdasmen masih menunggu kepastian mengenai alokasi anggaran. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto juga baru melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Karena itu, Kemendikdasmen masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan anggaran.
"Makanya nanti lengkapnya kita tunggu Menteri Keuangan yang baru seperti apa," katanya.
Fajar juga mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian terhadap anggaran, termasuk sejumlah program yang telah tercantum dalam RAPBN 2027. Penyesuaian tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan waktu pelaksanaan rekrutmen guru PNS dan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Ya itu kan ada beberapa soal penganggaran yang sudah terlanjur ya di RAPBN yang 2027 sudah dibacakan oleh Bapak Presiden. Jadi ini mereka sedang melakukan penyesuaian, apakah mungkin tetap di tahun depan atau di tahun 2028," ungkap Fajar.
Ia menambahkan, kemungkinan adanya masa transisi juga masih terbuka. Namun, menurut Fajar, penyesuaian anggaran tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. "Mungkin ada masa transisi nanti. Karena soal komitmen tidak bergeser. Ini soal teknisnya, karena soal pengalokasian anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan," tegasnya.
