.webp)
Fenomena sekolah krisis murid baru hampir selalu muncul pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahun. Pada 2026, tercatat ada sekolah yang hanya menerima 1 murid baru. Apa penyebabnya?
Salah satu yang mengalami yakni SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya menerima tiga murid baru. Kemudian, di SDN Cepokosawit 2, Boyolali, Jawa Tengah, bahkan hanya menerima satu murid baru.
Menurut pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S Pd, MA, Ph D, tren semacam ini memiliki berbagai faktor yang kompleks. Termasuk persebaran sekolah yang tidak sesuai dengan keberadaan anak usia sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah tersebut gagal atau kualitasnya buruk. Persoalan ini jauh lebih kompleks," ujarnya dalam laman UMY, dikutip Kamis (23/7/2026).
"Ada perubahan demografi, perpindahan penduduk, munculnya kawasan permukiman baru, hingga persebaran sekolah yang mungkin tidak lagi sesuai dengan keberadaan anak usia sekolah," imbuhnya.
Orang Tua Memiliki Preferensi Baru soal Sekolah
Endro menilai terdapat ketimpangan demografi antara lokasi sekolah dan keberadaan anak-anak saat ini. Misalnya, jika dulu sekolah berada di kawasan padat penduduk, maka penduduk di wilayah tersebut banyak yang sudah dewasa dan berpindah tempat. Hal ini menyebabkan keberadaan anak usia sekolah semakin minim.
Selain itu, orang tua masa kini juga memiliki preferensi sekolah yang berbeda. Jika dulu mempertimbangkan jarak yang dekat, maka sekarang sudah mencakup berbagai hal seperti reputasi sekolah, kualitas pengajaran dan guru, keamanan lingkungan, program keagamaan, penguasaan bahasa asing, hingga tingkat literasi digital.
"Orang tua saat ini tidak lagi menjadikan faktor jarak sebagai satu-satunya pertimbangan," katanya.
Sekolah Swasta Kian Ramai
Di sisi lain, Endro mengamati bahwa sekolah swasta, terutama yang berbasis diferensiasi, kian banjir pendaftar. Contohnya seperti seperti Sekolah Islam Terpadu, sekolah alam, dan sekolah nasional plus.
Menurutnya, terjadinya perbandingan yang mencolok dipengaruhi juga oleh kebijakan. Bangku kosong, katanya, menunjukkan kurang baiknya perencanaan pendidikan.
"Bangku kosong itu sebenarnya merupakan data kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan struktur penduduk, ketidaktepatan lokasi sekolah, ketimpangan mutu, perubahan harapan masyarakat, atau kurang baiknya perencanaan pendidikan," jelasnya.
Endro menilai implementasi SPMB masih belum berjalan semestinya. Misalnya, penetapan daya tampung negeri yang terlalu besar masih memicu penumpukan siswa di sekolah tertentu.
"Pemerataan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian murid berdasarkan jarak semata. Pemerataan juga mencakup penataan kapasitas sekolah secara rasional, peningkatan mutu sekolah yang belum diminati, serta kepastian agar sekolah negeri dan swasta dipandang sebagai satu ekosistem pendidikan yang utuh," paparnya.
Kemendikdasmen Mendata SD yang Kekurangan Murid
Merespons fenomena ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mendata jumlah SDN yang muridnya kurang dari 60 orang.
"Soal sedikitnya siswa di beberapa SD negeri, ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 100, di bawah 60 orang," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Gedung A Kemendikdasmen, Selasa (14/7/2026).
Langkah selanjutnya, kata Mu'ti, Kemendikdasmen akan mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan kebijakan.
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat," tutur Mu'ti.
