.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pastikan kebijakan menghadirkan 1 TK di setiap desa berjalan bertahap. Program ini merupakan penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun.
"Untuk penguatan belajar, Wajib Belajar 13 Tahun kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal 1 TK untuk 1 desa," tuturnya dalam acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/2/2026) ditulis Selasa (10/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakai Anggaran Program Revitalisasi Sekolah
Lebih lanjut Menteri Mu'ti menyebut saat ini belum ada data rinci terkait berapa jumlah TK yang akan dibangun. Saat ini, pihaknya masih dalam proses verifikasi dan validasi.
Kendati demikian, Kemendikdasmen akan menggunakan anggaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk menghadirkan 1 TK di setiap 1 desa. Saat ini, jumlah anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBN cukup untuk lebih dari 11 ribu sekolah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta target untuk program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini ditambah sebanyak 60 ribu sekolah. Kemendikdasmen juga berupaya agar target tersebut bisa terlaksana.
"Sekarang kan yang sudah secure di anggaran itu 11 ribu sekian satuan pendidikan, dan kalau ada tambahan dari Bapak Presiden 60 ribu, Insya Allah. Jadi insya Allah kalau ada tambahan 60 ribu, maka mungkin jumlahnya akan terus kami upayakan untuk bisa diprioritaskan," ucap Mu'ti.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan memuat tiga kategori, yakni revitalisasi, pembangunan unit baru, dan rehabilitasi. Untuk itulah, program membangun 1 TK di setiap desa ada di sini.
Meskipun begitu, Sekum PP Muhammadiyah itu menegaskan pihaknya menetapkan 3 kriteria prioritas satuan pendidikan yang akan menerima bantuan. Kriteria pertama ada sekolah yang berada di daerah bencana.
Kriteria kedua berkaitan dengan sekolah yang rusak berat dan sedang. Jika sekolah rusak ringan, revitalisasi bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terakhir, kriteria untuk memudahkan pendidikan di daerah-daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan pembangunan TK/PAUD. Selain TK/PAUD, Kemendikdasmen juga ingin mendorong pembelajaran berbasis masyarakat.
Terkait jumlah sekolah yang akan menerima bantuan, Menteri Mu'ti kembali menyatakan ia belum bisa menegaskan. Saat ini, ia tengah menunggu kepastian tambahan 60 ribu target penerima bantuan seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.
"Jumlahnya belum bisa kami sampaikan, karena masih proses menunggu approval tambahan 60 ribu dari janji Bapak Presiden di berbagai kesempatan," tandas Mu'ti.
(det/pal)
