.webp)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengusulkan adanya anggaran khusus untuk pendidikan saat bencana. Usulan ini muncul dari pengalaman bencana di Aceh dan Sumatera.
Esti mengingatkan, pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh terhenti meski kondisi darurat melanda.
"Kami mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan pasca bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujarnya dalam keterangannya yang dikutip detikEdu, Senin (19/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Esti menekankan pentingnya respons cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari Pemerintah.
"Keprihatinan mendalam adanya ribuan sekolah yang belum bisa pulih seperti sedia kala. Untuk pendidikan anak-anak, perlu dipikirkan percepatan perbaikan sekolah dengan segala sarana dan prasarananya," uajr Esti.
"Pemerintah harus bergerak cepat dan serius untuk memulihkan pendidikan yang terdampak bencana. Termasuk percepatan revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan," kata Esti.
Ia menegaskan agar jangan sampai anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena keterlambatan penanganan.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat 4.693 satuan pendidikan terdampak bencana dengan berbagai tingkat kerusakan. Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak terbanyak (2.878 sekolah), disusul Sumatera Utara (1.259) dan Sumatera Barat (502). Bencana akhir November 2025 berdampak pada 683.259 siswa dan 59.397 tenaga pendidik.
Saat ini, 96% atau 4.440 sekolah terdampak sudah beroperasi. Sebagian belajar di tenda atau menumpang di sekolah lain. Sementara beberapa sekolah masih dalam proses pembersihan.
Anggaran Bisa Diambil dari Dana MBG
Esti menegaskan pentingnya ada tambahan anggaran khusus untuk Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek. Ia menyebut agar kebutuhan pemulihan pascabencana tidak membebani atau menggeser anggaran program-program pendidikan yang sudah direncanakan.
Ia meyinggung dana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menurut Kemendikdasmen membutuhkan sekitar Rp 2,23 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah. Menurutnya, semestinya dana tidak diambil dari dana eksisting Kemendikdasmen.
Esti menyebut anggaran pemulihan pascabencana dapat diambil dari anggaran pendidikan pos lain. Ia mencontohkan, anggaran pemulihan pendidikan pascabencana dpaat diambil dari pos Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap.
"Jika dilihat dari progresnya maka dana cadangan MBG sangat bisa digunakan mengingat anggaran disiapkan untuk 80 juta lebih penerima tetapi baru sekitar 55 juta yg dilayani hingga saat ini, termasuk hari-hari libur yang seharusnya tidak perlu dialokasikan," imbuhnya.
"Kebutuhan untuk rehab dan rekon sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar Rp 2,5 T, dana itu kira-kira setara dengan anggaran 2 hari MBG. Jadi sangat mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan dana cadangan MBG," terang Esti.
(nah/nah)
